DPR setuju anggaran Kemenkeu sebesar Rp 30,9 triliun untuk 2016
Porsi anggaran paling besar adalah untuk Sekretariat Jenderal dan Ditjen Pajak.
Komisi XI DPR RI akhirnya menyetujui besaran pagu anggaran Kementerian Keuangan untuk tahun 2016.
"Komisi XI DPR RI menerima usulan pagu anggaran anggaran kementerian Keuangan tahun anggaran 2016 sebesar Rp 30.928.811.840 miliar," ujar pimpinan rapat, Muhammad Prakosa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kenapa Kemenpan-RB memperketat tes CPNS? Azwar Anas juga memastikan tes CPNS tahun ini akan lebih ketat. Salah satunya, dengan memasang dua kamera Face Recognition. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi joki CPNS."Tahun ini kita perketat dengan membuat Face Recognition baik di depan saat pendaftaran maupun di dalam di depan komputer. Sehingga tidak terjadi lagi seperti di kasus kejadian kemarin ada joki yang masih bisa masuk," bebernya.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, Kemenkeu memang mengajukan dana sebesar Rp 30,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2016. Besaran anggaran ini diklaim sudah disesuaikan dengan kebutuhan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Total anggaran yang kami ajukan adalah sebesar Rp 30,9 triliun," kata Bambang dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).
"Setiap program yang dirancang oleh Kemenkeu disesuaikan dengan program Nawa Cita dan RPJMN 2015-2020," imbuh Bambang.
Anggaran paling besar adalah untuk Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Berikut rinciannya :
1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp 14,6 triliun
2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp 115 miliar
3. Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp 154 miliar
4. Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp 8,7 triliun
5. Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp 3,7 triliun
6. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebesar Rp 144,3 miliar
7. Direktorat Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko sebesar Rp 85,5 miliar
8. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebesar Rp 1,63 triliun
9. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebesar Rp 665,9 miliar
10. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebesar Rp 780 miliar
11. Badan Kebijakan Fiskal sebesar Rp 263,2 miliar
Baca juga:
Pemerintah batal beri bantuan modal 2 BUMN senilai Rp 750 M
Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi 2016 di atas 5,3 persen
DPR dukung Menhan bangun pangkalan militer di Laut China Selatan
Anggaran cuma Rp 1,4 T, Jokowi dituding tak serius berantas narkoba
Pemerintah ingin naikkan setoran dividen BUMN 2016 menjadi Rp 34,2 T
Hindari PHK, DPR minta target penerimaan negara realistis