DPR setuju beri suntikan modal PT KAI dan PT Djakarta Lloyd
Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno mengatakan, usulan tambahan PMN untuk PT Djakarta Lloyd pada APBN Perubahan tahun 2017 merupakan konversi Sub Loan Agreement (SLA) dalam rangka memperbaiki struktur modal PT Djakarta Lloyd berdasarkan surat Menteri BUMN dan persetujuan Menteri Keuangan.
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) atau suntikan modal kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) tunai sebesar Rp 2 triliun dan PMN PT Djakarta Lloyd non tunai sebesar Rp 379 miliar.
Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno mengatakan, usulan tambahan PMN untuk PT Djakarta Lloyd pada APBN Perubahan tahun 2017 merupakan konversi Sub Loan Agreement (SLA) dalam rangka memperbaiki struktur modal PT Djakarta Lloyd berdasarkan surat Menteri BUMN dan persetujuan Menteri Keuangan.
-
Bagaimana cara DPR RI memastikan kinerja BUMN yang mendapat PMN? Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI," ujarnya.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Kapan B.M. Diah menyerahkan naskah teks proklamasi ke pemerintah? Hampri 40 tahun B.M. Diah menyembunyikan secarik kertas tersebut sebelum akhirnya diserahkan ke Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1992.
"Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan PMN tunai sebesar Rp 2 triliun dan realokasi PMN tahun 2015 sebesar Rp 2 triliun untuk PT KAI dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana LRT Jabodebek berdasarkan surat Menteri BUMN RI Nomor S-401/MU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 dan persetujuan Menkeu melalui surat Nomor S-506/MK.06/2017," kata Sri Mulyani di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/7.
Komisi VI DPR RI dapat menyetujui usulan tambahan PMN kepada PT Djakarta Lloyd dan PT KAI dengan beberapa catatan. Pertama, dalam hal pengajuan PMN, Komisi VI meminta kepada pemerintah melalui Menteri BUMN untuk berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Kedua, DPR meminta kepada Kementerian BUMN untuk segera melaksanakan tindak lanjut dan penyelesaian temuan BPK RI terhadap PT Djakarta Lloyd dan PT KAI. Penggunaan PMN dilakukan dan dicatat dalam rekening terpisah. BUMN penerima PMN harus membuat laporan secara berkala kepada DPR RI."
BUMN penerima PMN diminta menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Komisi VI akan melakukan pengawasan secara ketat atas penggunaan PMN agar sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan kepada Komisi VI DPR RI. BUMN penerima PMN harus mengutamakan produk dalam negeri dan sinergi BUMN.
PMN pada PT KAI tidak digunakan untuk membayar utang, selain utang proyek LRT. PT KAI agar tetap memprioritaskan pembangunan kereta di Sumatera. Dan Komisi VI DPR RI Meminta kepada BPK RI untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap SLA tahun 1993 PT Djakarta Lloyd (Persero).
Baca juga:
Ini penyebab suntikan modal Rp 41 T ke 35 BUMN di 2015 tak optimal
Harapan Menkeu pada PT Djakarta Lloyd jika ditambah modal Rp 379 M
Ini alasan Sri Mulyani ngotot minta modal Rp 2 triliun untuk PT KAI
Bos Bank Mandiri: Perlu transisi untuk ubah Rp 1.000 jadi Rp 1
Jasindo akan luncurkan produk asuransi perjalanan, premi Rp 80.000