DPR sindir setoran dividen BUMN kecil, ini jawaban pemerintah
Menurutnya, ini tak sebanding dengan banyaknya tender proyek raksasa yang mereka tangani, rata-rata di atas Rp 100 miliar.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyindir setoran pembayaran dividen dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini masih terbilang kecil. Menurutnya, ini tak sebanding dengan banyaknya tender proyek raksasa yang mereka tangani, rata-rata di atas Rp 100 miliar.
"Apalagi BUMN diberi suatu prioritas untuk bangun semua infrastruktur dari yang besarannya Rp 100 miliar ke atas, tapi ternyata yang di bawah Rp 100 miliar diambil anak BUMN juga," kata Bambang, di Gedung DPR RI, Senin (23/7).
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Bagaimana cara DPR RI memastikan kinerja BUMN yang mendapat PMN? Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI," ujarnya.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
Dengan kondisi tersebut, seharusnya setoran dividen BUMN untuk kantong negara harus lebih tebal lagi.
"Dengan adanya itu kita harusnya enggak tanggung-tanggung, target PNBP BUMN jangan 13 persen tapi 100 persen karena anggaran infrastruktur naik dari Rp 150 triliun ke Rp 400 triliun," ujarnya.
Di tempat yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan bahwa angka 13 persen tersebut merupakan pertumbuhan setoran dividen BUMN kepada negara sepanjang semester I 2018 secara year on year.
Setoran dividen tersebut selanjutnya masuk ke dalam pos Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Mengutip data Kementerian Keuangan, hingga Juni 2018 penerimaan KND tercatat sebesar Rp 35,52 triliun atau naik 12,95 persen dari periode yang sama tahun lalu.
"Mungkin dari yang disampaikan di sini adalah target penerimaan dividen BUMN itu selama enam bulan itu naik 13 persen dari capaian sebelumnya 2017," ujarnya.
Meski hanya tumbuh 13 persen, Askolani memastikan bahwa perusahaan semua plat merah akan menyetor dividen 100 persen tahun ini. "Tetapi kami yakinkan kepada Pak Bambang, mudah-mudahan perhitungan kami target dividen BUMN itu akan 100 persen dari target APBN, jadi mudah-mudahan tidak meleset," ujarnya.
Sebagai informasi, Kementerian BUMN mengusulkan besaran dividen yang disetorkan ke kas negara mencapai Rp 43,64 triliun di 2018. Angka tersebut diperolah dari laba tahun berjalan yang diproyeksikan mencapai Rp 218 triliun.
Baca juga:
SMF resmi punya Unit Usaha Syariah
Ini alasan Inalum cari utang bank asing guna divestasi 51 persen saham Freeport
Luncurkan SPO PMK, cara SMF dorong peningkatan pembiayaan perumahan syariah
Bos PT Bukit Asam klaim mampu beli saham Freeport sendirian
Inalum: Pembiayaan untuk membeli saham Freeport berasal dari 11 bank asing
Punya aset Rp 93, triliun, Inalum yakin bisa lunasi utang pembelian saham Freeport