Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Rampung Awal Pekan Depan
Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian, Susiwijono, mengatakan pemerintah akan merampungkan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja pada Minggu (19/1). Draf tersebut akan memuat 11 klaster pembahasan.
Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian, Susiwijono, mengatakan pemerintah akan merampungkan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja pada Minggu (19/1). Draf tersebut akan memuat 11 klaster pembahasan.
"Empat hari ini sedang kita bahas, hari Minggu baru selesai kita bahas, Senin baru ada. Ini naskah nya seperti ini, ini 11 pokok," ujar Susiwijono di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (17/1).
-
Apa kritik Cak Imin terhadap UU Omnibus Law Ciptaker terkait investasi? "Perizinan dan pelayanan untuk membuka investasi dari dulu sampai kita buat UU Omnibus Law. Itupun belum ada follow up untuk bagaimana investasi cepat dan efektif dan memberi rasa nyaman kepada investor dalam negeri maupun luar negeri," ujarnya dalam dialog interaktif Cawapres di TvOne, Rabu (6/12).
-
Bagaimana PLN memastikan kontrak kerja sama yang terjalin dengan mitra investor bisa memberikan kepastian? Kunci penting langkah ini, PLN bersama mitra selalu memetakan rencana kerja yang reliable dan juga mitigasi risiko, sehingga dalam pelaksanaan pengembangan sektor kelistrikan mampu mendorong iklim investasi yang menarik bagi para investor.
-
Mengapa Cak Imin menilai UU Omnibus Law Ciptaker belum berhasil membuka investasi dengan cepat? Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mengkritik UU Omnibus Law Cipta Kerja belum bisa membuka investasi secara cepat dan efektif. Padahal, menurut politikus yang akrab disapa Cak Imin ini, investasi harus tumbuh dengan pelayanan yang baik. Saat ini meski sudah ada UU Omnibus Law Cipta Kerja, Cak Imin melihat belum terjadi investasi yang cepat, efektif dan memberi rasa nyaman kepada investor dalam dan luar negeri.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Siapa yang mengkritik UU Omnibus Law Ciptaker belum bisa membuka investasi secara cepat? Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mengkritik UU Omnibus Law Cipta Kerja belum bisa membuka investasi secara cepat dan efektif.
-
Bagaimana Cak Imin membandingkan pelayanan investasi di Indonesia dengan Cina? Menurut Cak Imin, pelayanan terhadap investasi di Indonesia masih jauh dari Cina. Kata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai."Pelayanan yang diberikan kepada investasi jauh dari Tiongkok misalnya. Mereka betul-betul pelayanan yang memadai," ujarnya.
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster pembahasan yaitu Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan. Kemudian, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM.
Lalu dalam Omnibus Law ini ada juga kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.
Omnibus Law Genjot Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja
Susiwijono mengatakan, Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak hanya menyangkut investasi tetapi banyak hal seperti tenaga kerja. Melalui aturan tersebut, pemerintah ingin mendorong investasi dan menyerap tenaga kerja yang lebih besar.
"Kondisi saat ini jumlah pengangguran, sekarang ini masih ada pengangguran 7,5 juta orang. Tambahan Angkatan kerja baru 2 jutaan orang. Artinya sekitar 9 juta orang perlu lapangan kerja setiap tahun," jelasnya.
Dia melanjutkan, pengaturan investasi melalui Omnibus Law dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab, satu persen pertumbuhan ekonomi akan menyerap 400.000 pekerja.
"Target pertumbuhan untuk 5 tahun kan 6 persen itu untuk menampung 9 juta orang yang butuh pekerjaan tadi. Dalam teori sebelumnya, 1 persen pertumbuhan ekonomi itu akan menyerap 400.000 pekerja," jelasnya.
"Itu sangat konservatif dengan kondisi ekonomi digital sekarang itu mulai diragukan. Jadi masih perlu kita dorong investasi untuk menyelesaikan problem pengangguran tadi. Kita tetap perlu investasi besar," tandasnya.
(mdk/bim)