Mahfud Janji Prioritaskan Pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga jika Terpilih jadi Wapres
Mahfud MD akan memprioritaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga jika terpilih jadi Wapres.
Saat ini, RUU itu sudah masuk prolegnas DPR.
Mahfud Janji Prioritaskan Pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga jika Terpilih jadi Wapres
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD akan memprioritaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) jika terpilih menjadi Wakil Presiden.
Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam acara dialog bersama masyarakat bertajuk ‘Tabrak Prof!’ di Kafe Borjuis, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (23/1).
Awalnya, Mahfud mendapatkan pertanyaan dari salah seorang mahasiswa UNDIP bernama Angelia tentang pekerja rumah tangga yang dianggap kerap direndahkan. Padahal, pekerjaan domestik seperti ini juga perlu dihargai, terutama soal pengupahan.
“Yang menjadi concern saya juga terkait pengawasan prof. Pengawasan dari pekerja rumah tangga yang direkrut oleh lembaga. Nah itu pemerintah belum mempunyai sama sekali pengawasan terhadap pekerja rumah tangga,”
tuturnya.
merdeka.com
Mendapat aspirasi tersebut, Mahfud menyampaikan apa yang menjadi concern di pertanyaan itu adalah pengesahan RUU PPRT. Saat ini, RUU itu sudah masuk prolegnas DPR.
“Sekarang tinggal kesepakatan partai-partai. Ingat ini negara demokrasi, kalau pemerintah sudah ajukan lalu DPR-nya tidak melanjutkan, kita tidak bisa memaksakan juga,”
kata Mahfud.
Oleh sebab itu, Mahfud menyebut masyarakat sipil dan perguruan tinggi harus kuat mendorong pengesahan RUU PPRT agar para pekerja rumah tangga bisa mendapat perlindungan hukum.
Mahfud pun berkomitmen menjadikan pengesahan RUU PPRT sebagai prioritas utama jika terpilih jadi Wapres. Mahfud berharap DPR segera mengesahkan RUU tersebut agar pekerja rumah tangga bisa mendapatkan perhatian.
“Mudah-mudahan segera ditanggapi oleh DPR. Tapi kalau ini misalnya pada periode ini ditanggapi juga, nanti pemerintahan yang akan datang insya Allah ini akan masuk prioritas utama pada periode pertama,” pungkas Menko Polhukam itu.
