ESDM: Kita tak mungkin bangkrutkan perusahaan tambang
Bambang menegaskan, pemerintah tidak pernah memaksa dan menekan perusahaan tambang untuk mengubah status izin. Pemerintah juga tidak mungkin membangkrutkan perusahaan yang beroperasi di Indonesia.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot angkat bicara terkait polemik perubahan status kontrak pertambangan dalam negeri dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusu (IUPK). Salah satu perusahaan yang belum sepakat dengan aturan ini adalah PT Freeport Indonesia.
Bambang menegaskan, pemerintah tidak pernah memaksa dan menekan perusahaan tambang untuk mengubah status izin. Pemerintah juga tidak mungkin membangkrutkan perusahaan yang beroperasi di Indonesia.
-
Siapa Diandra Minunet? Diandra Minunet, yang merupakan putri sambung dari Bella Saphira, saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Indonesia.
-
Di mana UNIMUDA Sorong berada? Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di wilayah Indonesia Timur, tepatnya di Provinsi Papua Barat.
-
Kapan UGM diresmikan? Universitas Gadjah Mada (UGM) didirikan pada 19 Desember 1949 di Yogyakarta, Indonesia.
-
Kapan UMi diluncurkan? Awal mula mitra UMi di-launching itu untuk menanggulangi merebaknya rentenir.
-
Apa visi dari UNIMUDA Sorong? UNIMUDA Sorong punya visi yaitu menjadi Universitas Kelas Dunia dalam mengembangkan IPTEK berbasis Entrepreneurship dan Multikultural pada tahun 2037 seperti dikutip dari website resminya.
-
Bagaimana KM Umsini dipadamkan? Api sudah berhasil dipadamkan pada pukul 09.30 WITA," ucap Evan Eryanto mengutip Liputan6.com (10/6).
"Bukan merupakan tekanan ataupun keharusan (berubah menjadi IUPK). Saya sampaikan bahwa pemerintah tidak akan mungkin membangkrutkan perusahaan yang beroperasi di Indonesia," ujar Bambang di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Rabu (1/3).
Menurut Bambang, pemerintah sama sekali tidak menginginkan perusahaan dalam negeri berhenti beroperasi. Namun, perusahaan tidak boleh mengambil keuntungan di luar kewajaran.
"Tulang ekonomi adalah industri. Oleh karena itu, perusahaan investasi operasi harus untung, tapi untungnya juga yang wajar," ungkapnya.
Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini adalah untuk memperbaiki penerimaan negara. Selain itu, terkait kebijakan ekspor konsentrat yang dikeluarkan pemerintah hanya untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan mengembangkan hilirisasi.
"Makin ke depan ada negosiasi tentunya memperbaiki penerimaan negara, negara harus lebih baik. Solusi pemerintah walaupun ada pro kontra, ini masih terbaik keinginan pemerintah untuk hilirisasi dan tingkatkan nilai tambah," ungkapnya.
"Kita menyampaikan bahwa kebijakan ekspor itu terukur, harus terukur dan yg utama adalah dalam rangka memberikan opportunity untuk perusahaan yg serius mengembangkan hilirisasi," pungkasnya.
Baca juga:
Jonan tetap upayakan perundingan dengan Freeport
Jonan minta anak buah cepat beradaptasi tuntaskan polemik Freeport
Jonan: Harusnya Freeport sudah tak bisa ekspor konsentrat sejak 2014
Menko Luhut soal polemik Freeport: Saya tidak mau berandai-andai
Eks Newmont kantongi izin ekspor konsentrat dari pemerintah Jokowi