Heboh Tarif PPN Bakal Naik Jadi 12 Persen, Sri Mulyani: Tidak Semua Barang dan Jasa Kena Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai masyarakat selama ini hanya fokus pada kenaikan tarif PPN.

Pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di 2025 mendatang. Tak sedikit pihak yang meminta kebijakan tersebut ditunda karena kondisi ekonomi yang dirasa belum tepat.

Terkait hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai masyarakat selama ini hanya fokus pada kenaikan tarif PPN. Mengingat dalam bertransaksi masyarakat harus membayar PPN.

"Banyak masyarakat yang menganggap semua barang kasa itu kena PPN," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8).

Padahal pemerintah telah membebaskan PPN untuk sejumlah barang. Hal ini pun telah tercantum dalam UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

"Sebetulnya dalam UU HPP itu sangat menjelaskan barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan transportasi itu tidak kena PPN," kata Sri Mulyani.

Sehingga rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen tidak berlaku bagi barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan hingga transportasi. Hal tersebut bisa memproteksi daya beli masyarakat untuk semua kalangan.

"Jadi kalau kita lihat, mereka (pembebesan PPN) dinikmati bahkan lebih pada kelompok kelas menengah sampai ke atas," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, pada akhirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjaga daya beli masyarakat tetap konsumsi terjaga stabil. Mulai dari inflasi yang rendah, penciptaan lapangan kerja dan memberikan bantalan bantuan sosial yakni bantuan sosial, subsidi dan kompensasi, serta PPN yang dibebaskan.