Implementasi UU Perdagangan diragukan
Aturan turunannya yakni peraturan pemerintah (PP) juga harus dikoordinasikan dengan aturan lain agar lebih sinergis.
Setelah disahkan dalam sidang paripurna DPR kemarin, Undang-Undang (RUU) Perdagangan justru melahirkan kekhawatiran. Salah satu yang dikhawatirkan, produk lokal tidak akan laku di pasar tradisional.
Pengamat Ekonomi Aviliani menganggap semangat nasionalis dalam UU tersebut terlalu tinggi. Sehingga khawatir jika hal itu tidak berjalan efektif lantaran terbentur dengan aturan lain atau realitas di lapangan. Salah satunya soal kewajiban supermarket modern menjual produk lokal.
-
Siapa Aipda Purnomo? Purnomo tercatat sebagai anggota kepolisian Polres Lamongan.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Siapa Pratama Arhan? Lemparannya Nyaris Jadi Goal, Simak Deretan Fakta Pratama Arhan Siapa Pratama Arhan? Lemparan dalam nyaris jadi goal Pertandingan Indonesia vs Argentina yang digelar kemarin (19/6) membawa nama Pratama Arhan jadi sorotan.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Kapan Hari Sirkus Sedunia diperingati? Hari Sirkus Sedunia yang diperingati setiap tanggal 17 April, adalah sebuah perayaan internasional yang didedikasikan untuk menghormati dan mengapresiasi seni pertunjukan sirkus serta para pemain dan seniman yang terlibat di dalamnya.
-
Apa tugas utama Perlanja Sira dalam konteks perdagangan di Sumatra Utara? Peran Perlanja Sira begitu penting, pasalnya merekalah yang membawa barang-barang dagangan dari pedalaman menuju ke pesisir atau dermaga agar sampai ke tangan pedagang.
"Tapi apakah semangat ini bisa cocok dengan kondisi kita, misalnya pasar modern harus ada produk domestik sekian persen itu kan tidak cocok. Kalau supermarket di Sogo itu kan yang ke sana kelas atas, bisa tidak laku dong," ujarnya usai acara 'Seminar Kiat Pendanaan KPR Saat Bunga Tinggi' di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (12/2).
Menurutnya, kebijakan itu tidak cocok untuk diterapkan. Dia berharap, dalam pelaksanaan nanti perlu koordinasi juga dengan kementerian lain. "Ini sangat penting, agar tidak berbenturan antar kementerian," jelas dia.
Dia menambahkan aturan turunannya yakni peraturan pemerintah (PP) juga harus dikoordinasikan dengan aturan lain agar lebih sinergis. "Jangan kontraproduktif dengan keinginan menteri perindustrian. Industri kan ingin bikin barang jadi, kalau kementerian perdagangan kan inginnya asal demand murah impor," ungkapnya.
Baca juga:
UU Perdagangan sisipkan sanksi jerat eksportir-importir nakal
Raker di Komisi IX DPR diboikot anggotanya
BK bakal perketat pemberian sanksi anggota DPR yang rajin bolos
Pramono Anung: Saya termasuk orang yang mengapresiasi KPK
Beginilah suasana Rapat Paripurna DPR yang absen anggota