Ini alasan DPR tolak suntikan modal untuk 25 BUMN di 2016
Rencana penyaluran PMN akan dibahas lagi dalam rapat APBN Perubahan 2016 mendatang.
Rencana pemerintah menyuntik modal melalui Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp 40,42 triliun kepada 25 BUMN pada tahun 2016 ditolak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Alasannya, suntikan modal tersebut dicurigai akan digunakan untuk menutupi kerugian yang dialami BUMN.
"Alasan PMN dibahas kembali adalah menyesuaikan dana anggaran yang disalurkan ke BUMN itu, sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah. Kemudian besaran anggaran harus dipastikan bukan karena untuk menutupi kerugian dari BUMN atas kegagalan kerja," ujar Ketua Anggaran DPR, Ahmadi Noor Supit kemarin malam.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Siapa yang memulai gerakan Kebangkitan Nasional? Hari Kebangkitan Nasional merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo yang membawa dampak dan perubahan besar bagi tatanan masyarakat.
-
Apa yang dituduhkan oleh Kementerian Keamanan Negara China? Kementerian Keamanan Negara mengatakan beberapa negara telah menargetkan penduduk China karena “motif tersembunyi.”
Rencana suntikan modal untuk BUMN di tahun depan membengkak sekitar Rp 3 triliun dari jumlah di 2015 yang sebesar Rp 37,2 triliun. PMN merupakan suntikan modal yang diberikan pemerintah selaku pemegang saham, kepada BUMN. Tujuannya, untuk mendorong BUMN lebih berperan meningkatkan laju perekonomian, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur.
"Kami memang memutuskan PMN tidak bisa disalurkan sampai pembahasan APBN Perubahan 2016. Waktu pelaksanaan APBN Perubahan 2016 tergantung dari pengajuan pemerintah," jelas dia.
Sementara Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, pembahasan suntikan modal akan dilakukan ketika pengajuan APBN Perubahan 2016 di tahun depan. Sehingga, menjelang adanya APBN-P maka dana sekitar Rp 40 triliun tidak akan disalurkan kepada 25 BUMN.
"PMN dibekukan, jadi baru nanti akan di bawah ketika APBN perubahan masuk," ungkapnya.
Menurut Bambang, suntikan modal diperlukan untuk mendorong pembangunan secara nasional, seperti PT PLN yang mendapatkan PMN sebesar Rp 10 triliun untuk mendukung program 35.000 megawatt dan PT Wijaya Karya Tbk sebesar Rp 4 triliun untuk mendukung proyek infrastruktur.
Lalu, Perum Bulog sebesar Rp 2 triliun digunakan menjaga ketahanan pangan nasional dan PT Pelabuhan Indonesia III sebesar Rp 1 triliun untuk pembangunan pelabuhan di wilayah timur.
"Ini menambah modal supaya dia bisa melakukan ekspansi bisnis dan bisa pinjam ke perbankan lebih besar lagi. Maksudnya mereka kan bukan perusahaan yang mau bangkrut. Apalagi yang karya (konstruksi), mereka punya kemampuan untuk menjalankan tugasnya," kata Bambang.
Keputusan untuk pembahasan ulang PMN, diyakini Bambang tidak akan mengganggu kinerja dari BUMN. Program yang sudah direncanakan tetap akan berjalan sesuai dengan rencana, berupa pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik maupun jalan tol.
"PMN kan tambahan modal bukan belanja. Jadi si BUMN bersangkutan nggak akan terganggu kerjanya. Misalnya dia tahu akan dapat Rp 1 triliun misalnya, buat dua proyek jalan tol. Ya dia kerjain saja jalan tol," jelas Bambang.
Berikut daftar 25 BUMN yang batal mendapatkan suntikan modal di APBN 2016 antara lain:
PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Rp 1 triliun
PT Sarana Multigriya Infrastruktur (SMI) Rp 3,5 triliun
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Rp 1 triliun
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp 500 miliar
PT Geo Dipa Energi Rp 1,16 triliun
PT Krakatau Steel Tbk Rp 2,456 triliun
PT Hutama Karya Rp 3 triliun
PT PLN Rp 10 triliun
Perum Bulog Rp 2 triliun
PT Perikanan Nusantara Rp 29,4 miiar
PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Rp 692,5 miliar
PT Angkasa Pura II Rp 2 triliun
PT Pelni Rp 564,8 miliar (non tunai)
PT Bharata Indonesia Rp 500 miliar
PT Wijaya Karya Tbk Rp 4 triliun
PT PP Tbk Rp 2,25 triliun
Perum Perumnas Rp 485,4 miliar
PT Industri Kereta Api (Inka) Rp 1 triliun
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Rp 1 triliun
PT Asuransi Kredit Indonesia Rp 500 miliar
Perum Jamkrindo Rp 500 miliar
PT Amarta Karya Rp 32,1 miliar
PT Jasa Marga Tbk Rp 1,25 triliun
PT Pelindo III Rp 1 triliun
PT Pertani Rp 500 miliar.
Baca juga:
Politisi PDIP kritik Rini: Emang badan usaha milik nenek moyang!
Soal PMN, DPR sebut Menteri Rini cuma jadi beban Presiden Jokowi
Penolakan PMN di ABPN 2016 diduga Pansus Pelindo incar Menteri Rini
Menkeu Bambang: PMN ditolak tak pengaruhi kinerja BUMN