Ini deretan proyek prioritas pemerintah di Aceh pada 2018
Pemerintah Jokowi-JK terus menggenjot pembangunan proyek prioritas di Indonesia. Tak hanya di kota besar, pembangunan secara masif juga akan dilakukan di provinsi paling ujung barat Indonesia, yaitu Bumi Serambi Mekah, Aceh pada 2018 mendatang.
Pemerintah Jokowi-JK terus menggenjot pembangunan proyek prioritas di Indonesia. Tak hanya di kota besar, pembangunan secara masif juga akan dilakukan di provinsi paling ujung barat Indonesia, yaitu Bumi Serambi Mekah, Aceh pada 2018 mendatang.
Beberapa proyek prioritas nasional di Aceh antara lain, pembangunan jalur KA Bireun–Lhokseumawe, pembangunan KA Trans Sumatera antara Besitang-Langsa (Konstruksi SBSN), pembangunan KA Trans Sumatera Besitang-Langsa (pengadaan lahan), pembangunan dan revitalisasi Pelabuhan Nasional Balohan dan penyediaan layanan informasi.
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang di bangun oleh Staatsspoorwegen (SS) di Yogyakarta untuk menghubungkan jalur kereta api Batavia-Surabaya? Di wilayah Yogyakarta, mereka perlu membangun beberapa jembatan untuk jaringan jalur kereta api itu. Salah satu jembatan kereta api terbilang unik. Selain membentang di atas sebuah sungai, jembatan ini juga membentang di atas jalur kereta api milik perusahaan kereta api Belanda lainnya bernama Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NISM) yang menghubungkan Semarang-Solo-Yogyakarta.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Siapa yang berperan dalam pengembangan jaringan pelayaran dan perdagangan Banggai? Dilansir dari Kemdikbud.go.id, pelayaran dan perdagangan Banggai yang telah berlangsung pada masa sebelum abad ke-19 ini merupakan faktor penting dalam menggerakkan jalur-jalur yang menghubungkan sejumlah pelabuhan dan membentuk dinamika di kawasan timur Sulawesi. Para pedagang dan pendatang dari Bugis, Buton, Gorontalo, Mandar, Bajo, China, dan Arab berperan besar dalam pengembangan jaringan pelayaran dan perdagangan Banggai.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
Demikian data Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Rudy Soeprihadi Prawiradinata dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Aceh (Musrenbangprov Aceh) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Aceh 2018, di Gedung DPRD Provinsi Aceh hari Senin (17/4).
"Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018 sebesar 5,6 persen, Menteri PPN/Kepala Bappenas berharap pertumbuhan ekonomi di Aceh dapat tumbuh sebesar 5,61 persen," ucapnya dalam keterangan tertulis.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh perlu didukung sektor industri pengolahan, sektor pertanian, Kehutanan, dan perikanan. Serta sektor perdagangan besar dan eceran. Ekonomi Aceh juga didorong sektor reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, sektor administrasi pemerintahan, sektor transportasi dan pergudangan, sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi total sebesar 82,92 persen.
"Pemerintah daerah perlu menjaga pertumbuhan sektor-sektor tersebut agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh. Sementara itu, dilihat dari tingkat kemiskinan, untuk Provinsi Aceh pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 15,86 persen dan tingkat pengangguran sebesar 7 persen."”
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, telah ditetapkan tema pembangunan, yaitu 'Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan'. Tema pembangunan 2018 yang menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sekaligus mengurangi ketimpangan, baik ketimpangan antar individu maupun antar wilayah.
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 telah disepakati beberapa prioritas nasional, yaitu antara lain pendidikan, kesehatan, perumahan, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penganggulangan kemiskinan dan lain sebagainya.
Untuk mendukung prioritas nasional, Menteri Bambang berharap pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi dapat dilakukan pendekatan money follows program dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Sedangkan dalam pembahasan dengan Kabupaten/Kota perlu dilakukan dengan penajaman perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek, berikut kesiapan yang diperlukan) serta perkuatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran- sasaran program/proyek prioritas nasional. Dalam hal ini, Bappeda memiliki peran yang sangat penting dalam pengalokasian anggaran untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional.
"Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan OPD berdasarkan tugas dan fungsi, tetapi berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan,”" ujar Bambang.
Baca juga:
Jembatan bambu darurat jadi andalan warga Jonggol seberangi sungai
Ini keistimewaan jalan Tol Tanjung Priok yang baru diresmikan Jokowi
Jokowi: Tol Tanjung Priok akan dilewati 3.600 kontainer per hari
Jokowi: Tanjung Priok mulai didatangi kapal besar
Resmikan Tol Tanjung Priok, Jokowi curhat sulitnya pembebasan lahan
Pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia tetap dilanjutkan
Diresmikan Jokowi siang ini, Tol Tanjung Priok gratis sebulan