Ini Permintaan Pengusaha Soal Peleburan Kepemimpinan BP Batam
Pengusaha khawatir jika kebijakan yang diambil tanpa kajian ternyata sebenarnya melanggar secara undang-undang dan aturan. Pemerintah diharapkan mengumpulkan terlebih dulu berbagai pemangku kepentingan guna membahas rencana peleburan kepemimpinan di BP Batam.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Kamdani berharap pemerintah Jokowi-JK kembali mengkaji secara mendalam terkait peleburan kepemimpinan di BP Batam.
"Sebaiknya pemerintah tidak terburu buru dalam memutuskan soal peleburan kepemimpinan BP Batam," jelas dia kepada Liputan6.com, Rabu (2/12).
-
Apa yang ditemukan di Kawasan Industri Batang? Pada tahun 2019, seorang arkeolog asal Prancis bernama Veronique de Groot menemukan sebuah situs diduga candi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Desa Sawangan, Kecamatan Gringsing, Batang.
-
Dimana Kapal Batavia kandas? Namun, karena kesalahan navigasi atau sejumlah sumber mengatakan bahwa adanya kesengajaan, kapal ini menabrak karang di dekat pulau-pulau Houtman Abrolhos pada tanggal 4 Juni 1629.
-
Apa yang dilakukan oleh BPH Migas di Batam? Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan ke Stasiun Gas Panaran PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI), Batam, Kepulauan Riau.
-
Dimana lokasi tambang batubara milik PT Kaltim Prima Coal (KPC)? Perusahaan tambang ini berlokasi di Sangatta, Kalimantan Timur.
-
Dimana lokasi Situs Batu Panjang? Terletak persis di Dusun Cimara, Desa Cibeureum, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, situs batu panjang merupakan peninggalan masa megalitikum yang masih tersisa.
-
Dimana lokasi Batu Batikam berada? Apabila penasaran dengan batu ini, anda bisa datang ke tempat ini yang letaknya berada di Jorong Dusun Tuo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Tanah Datar, Sumatra Barat.
Salah satu alasannya yaitu adanya kekhawatiran jika kebijakan yang diambil tanpa kajian ternyata sebenarnya melanggar secara undang-undang dan aturan. Pemerintah diharapkan mengumpulkan terlebih dulu berbagai pemangku kepentingan guna membahas rencana peleburan kepemimpinan di BP Batam.
"Jadi dipelajari terlebih dulu secara mendalam yang terbaik untuk Batam," pinta Shinta.
Dia mengaku selama ini masalah ini ditangani langsung Kadin daerah yang bersangkutan, sebagai pihak yang mengetahui permasalahan yang ada.
Seperti diketahui, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Rabu 12 Desember 2018 telah mengambil keputusan penting yang merupakan solusi atas dualisme kepemimpinan yang selama ini terjadi di Batam.
"Keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah BP Batam tidak dibubarkan, namun jabatan Kepala BP Batam dirangkap secara ex-officio oleh Walikota Batam,” seperti dikutip dari laman Setkab, Kamis (13/12).
Selanjutnya, pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam tetap dilakukan oleh BP Batam yang dipimpin secara ex-officio oleh Walikota Batam.
Saat ini disiapkan aturan atau regulasi yang akan mengatur pelaksanaan rangkap jabatan Kepala BP Batam secara ex-officio oleh Walikota Batam.
Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya juga menuturkan dualisme kepemimpinan di Batam harus segera dihilangkan. Itu berarti hanya ada satu.
"Artinya, untuk jalan cepatnya, kewenangan sebagai BP Batam sebagai tangan pemerintah di daerah itu akan dilaksanakan, akan dirangkap oleh Walikota Batam. Sehingga jadi satu dia tangannya, enggak dua,” ujar Darmin.
BP Batam sendiri membukukan surplus mencapai Rp 268,97 miliar sampai 25 Desember 2018. Adapun saldo kas BP Batam sebesar Rp 711 miliar atau terdapat peningkatan sebesar 60,86 persen dari saldo awal kas awal tahun ini sebesar Rp 442 miliar.
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah meyakini berbagai keberhasilan yang berhasil diraih BP Batam pada tahun ini, mampu memberikan konstribusi terhadap pencapaian perekonomian Batam 7 persen pada tahun depan.
Dia mengatakan kenaikan ini seiring beragam upaya dan inovasi khususnya di bidang pelayanan perizinan lahan yang berhasil membuat ketertarikan investor dan masyarakat meningkat untuk melakukan pembayaran perpanjangan uang wajib tahunan (UWT). Selain itu BP Batam meminimalkan belanja barang sehingga tercipta PNBP yang sehat dan optimal.
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Per 25 Desember, BP Batam Catatkan Surplus Anggaran Hingga Rp 269 Miliar
DPR Minta Peleburan BP Batam Tak menabrak Undang-Undang
Komisioner Ombudsman Nilai Peleburan BP Batam Bermuatan Politik
Peleburan BP Batam Bisa Jadi Boomerang Buat Jokowi di Tahun Politik
Pengalihan BP Batam Dikhawatirkan Bakal Pengaruhi Investasi
Pemerintah Disarankan Kaji Ulang Rencana Peleburan Kepemimpinan BP Batam