Isu Pelemahan KPK Ganggu Perekonomian Nasional
Ekonom khawatir dengan UU baru yang disebut-sebut bakal melemahkan kinerja pemberantasan korupsi. Kekhawatirannya bukan tanpa alasan. Perilaku korupsi menjadi momok yang bisa menurunkan daya saing negara.
Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru resmi berlaku hari ini. Sesuai dengan legislasi yang ada, UU akan berlaku sebulan setelah naskah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meskipun belum ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Selama sebulan terakhir, sejumlah pihak yang kontra terhadap revisi UU KPK ini terus mendesak agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu. Namun, hingga revisi UU KPK berlaku, Presiden tak mengeluarkan Perppu.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang dikhawatirkan Ganjar Pranowo tentang korupsi? Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo khawatir jika praktik korupsi menjadi budaya di pemerintahan yang dianggap sebuah kewajaran.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah berharap langkah terbaik kepala negara untuk mengurangi kegaduhan di publik. Dia khawatir segala kegaduhan politik berimbas pada kondisi ekonomi nasional.
"Ke depan itu kita memerlukan kondisi yang kondusif. Kita bisa lihat sendiri beberapa bulan terakhir ini isu mengenai pelemahan KPK itu sangat mengganggu. Bahkan kita sudah sangat kehilangan putra putra terbaik kita dan ada korban nyawa dan itu sangat mengganggu. Ekonomi itu tidak bisa diganggu seperti itu," jelas dia saat ditemui di Jakarta, Kamis (17/10).
Dia meyakini Perppu sebagai jalan keluar untuk menenangkan masyarakat dan meminimalisir kegaduhan. Namun, waktu sudah tidak memungkinkan. Dia khawatir dengan UU baru yang disebut-sebut bakal melemahkan kinerja pemberantasan korupsi. Kekhawatirannya bukan tanpa alasan. Perilaku korupsi menjadi momok yang bisa menurunkan daya saing negara.
"Tidak ada satu negara manapun yang korupsi itu berdampak positif terhadap perekonomian. Itu tidak ada. Itu simple cara berpikirnya. Karena korupsi benar-benar menghambat, menyebabkan semua jadi tidak pasti," ucapnya.
Baca juga:
Kemenkum HAM Resmi Catat Revisi UU KPK Jadi UU Nomor 19 tahun 2019
Di UU KPK Baru, PKS Hanya Setuju Soal SP3
Tutup Aksi, Mahasiswa Beri Spanduk Bergambar Tikus Berdasi ke Polwan
Sekjen PPP: Kabar yang Saya Dengar, Jokowi Tidak Menandatangani UU KPK
Gerindra soal UU KPK Mulai Berlaku: Sekarang Semua 'Bola' Ada di Pemerintah