Kebijakan Ekonomi Jilid I Jokowi Dinilai Kurang Berhasil
Ketua umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta (HIPPI), Sarman Simanjorang mengatakan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini harus dievaluasi secara menyeluruh, agar implementasinya pada periode kedua mendatang dapat menjadi lebih baik lagi.
Sebanyak 16 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dalam kurun waktu 5 tahun pertama pemerintahan Jokowi dinilai kurang berhasil. Padahal, paket kebijakan tersebut tujuannya untuk menarik investasi dan memajukan dunia usaha.
Ketua umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta (HIPPI), Sarman Simanjorang mengatakan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini harus dievaluasi secara menyeluruh, agar implementasinya pada periode kedua mendatang dapat menjadi lebih baik lagi.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Di mana Jokowi meninjau persediaan beras? Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Dia direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
"Kami sudah katakan bahwa dari 16 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kan tidak dievaluasi secara komprehensif," kata dia, saat ditemui di acara diskusi bertajuk Harapan Pengusaha Pada Kabinet Ekonomi Jilid II, di Jakarta, Kamis (12/9).
Dia melanjutkan, sebagian besar kebijakan tersebut hanya berakhir di atas kertas. Implementasi di lapangan tidak sesuai bahkan ada yang tidak berjalan sama sekali.
"Sehingga apa yang diharapkan oleh Presiden itu hanya sebagai suatu kebijakan di atas kertas, tapi dalam pelaksanaan di lapangan itu tidak dirasakan oleh dunia usaha," ujarnya.
Dia mencontohkan, salah satu kendala tersebut adalah masih adanya ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama dalam proses perizinan dan investasi. Menurutnya, pengusaha maupun investor kerap kali mengalami kebingungan saat sudah memperoleh restu dari pemerintah pusat namun terhalang oleh kebijakan di daerah.
"Kadang-kadang investasi kita itu investor sudah dapat karpet merah dari pempus tapi ketika ke daerah dapat hambatan lagi. Karena disana ada bupati ada gubernur yang juga punya kewenangan sama dan mereka juga bisa menghambat dan tidak berikan izin. Ini kan salah satu yang masuk paket kebijakan tapi implementasi di lapangan tidak jalan," ujarnya.
"Hal-hal seperti ini harus segera diselesaikan dalam kabinet ke depan," tutupnya.
Baca juga:
Menko Darmin Sebut Capaian Investasi Bukti Keberhasilan Paket Kebijakan Ekonomi
Ada Sekitar 150 Sengketa Izin Investasi Belum Terselesaikan
Menko Darmin: Aturan Soal Paket Kebijakan XVI Terbit Sebelum Februari
Menko Darmin Irit Bicara Soal Revisi DNI
Dampak Paket Kebijakan Ekonomi XVI Tak Bisa Langsung Dirasa
Hipmi Soal Relaksasi DNI: Investornya Kelas Kakap Jangan Kelas Teri