Kebijakan Satu Peta Terhambat Tumpang Tindih Lahan di Sumatra dan Kalimantan
Kebijakan satu peta telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Untuk kawasan Kalimantan sendiri telah terjadi tumpang tindih lahan sebanyak 10.435.919 hektare (Ha) atau sebesar 19,3 persen. Kemudian, untuk di Sumatera sebanyak 6.473.872 Ha atau sebesar 13,3 persen.
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, memanggil Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Hasanuddin Zainal Abidin. Menko Darmin ingin ada tindak lanjut mengenai persoalan kebijakan satu peta yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Hasanudin mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya diminta menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan yang terjadi di kawasan Sumatera dan Kalimantan. Sebab, berdasarkan peta indikatif tumpang tindih dari Informasi Geospasial Tematik (IGT) dua kawasan itu masih dalam masalah.
-
Apa yang diatur oleh dasar hukum pemilu di Indonesia? Pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia. Melalui proses pemilihan ini, rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan wakil-wakil mereka yang akan memimpin negara dan membuat kebijakan.
-
Apa yang dikatakan oleh Sekjen Kemenkumham tentang pengabdian para pegawai purnabakti? Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan masa Purnabakti tidak berarti pengabdian kepada bangsa dan negara telah selesai pula. Ia menjelaskan identitas sebagai Pegawai Kemenkumham akan terus melekat meskipun telah Purnabakti.
-
Bagaimana petani tersebut tertangkap? Peristiwa itu sebenarnya telah terjadi pada 16 Oktober 2020.Namun pelaku JM baru tertangkap di rumahnya setelah tiga tahun hidup di kebun untuk menghindari polisi. Pelaku tidak beraksi sendiri. Ia melakukan kejahatan itu bersama empat rekannya, seorang pelaku sudah menjalani masa hukuman.
-
Kenapa singkatan penting? Secara umum, telah disebutkan bahwa singkatan berguna untuk efisiensi, yaitu mempermudah dan mempercepat komunikasi tertulis maupun lisan.
-
Di mana Kementan mendukung petani untuk mewujudkan swasembada? Mentan mengatakan, Kabupaten Konawe adalah satu di antata sekian banyak daerah yang harus didorong untuk menjadi daerah penghasil pangan nasional. Dia mengatakan Konawe memiliki lahan yang subur dan air yang cukup. "Konawe harus jadi penghasil pangan terbesar di Indonesia. Mengapa demikian, sebab konawe adalah penopang pangan Sulawesi Tenggara dan bisa memenuhi kebutuhan kita karena memberi suplay ke provinsi lain yang membutuhkan," katanya.
-
Kenapa libur nasional penting? Libur nasional memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beristirahat, bersantai, dan mengisi ulang energi setelah bekerja atau belajar dengan keras. Libur nasional juga dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik, serta produktivitas kerja.
"Jadi peta indikatif tumpang tindih IGT-nya kan sudah keluar untuk kawasan Sumatera, dan Kalimantan. Tapi pak menko minta ini tindak lanjut SOP-nya bagaimana? Kita jadi mendiskusikan itu tapi belum selesai. Jadi kalau misalnya tumpang tindih kebun dengan hutan bagaimana tahapan-tahapannya," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/3).
Hasanudin mengatakan, untuk kawasan Kalimantan sendiri telah terjadi tumpang tindih lahan sebanyak 10.435.919 hektare (Ha) atau sebesar 19,3 persen. Kemudian, untuk di Sumatera sebanyak 6.473.872 Ha atau sebesar 13,3 persen. Adapun dari jumlah itu persoalannya sangat beragam.
"Tapi nanti ada yang tidak bermasalah, ada yang bermasalah dalam kondisi tertentu, bahkan ada indikasi masalah yang merah. nah yang merah ini bagaimana penyelesaiannya. Tadi dibicarakan lah," sebutnya.
Sebagai tindak lanjut dalam mengatasi persoalan kebijakan satu peta tersebut, pihaknya akan melakukan sinkronisasi terhadap tumpang tindih lahan di dua kawasan tersebut. "Tadi kita juga membicarakan tindak lanjut sinkronisasi lah. Kan one map policy itu ada kompilasi, intergrasi, nah sesudah itu kan ada tumpang tindih, tumpang tindih ini harus disinkronkan," pungkasnya.
Baca juga:
Jokowi Soal Kebijakan Satu Peta: Ibu Sri Mulyani Punya Tanah Di Mana Saja Ketahuan
Jokowi: Kebijakan Satu Peta Atasi Masalah Tumpang Tindih Lahan
Menko Darmin: Dari 514 kabupaten kota, cuma 40 punya rencana detail tata ruang
Kemenhan tak ikut serta di kebijakan satu peta, ini sebabnya