Kejar Swasembada Pangan, Anggaran Rp15 Triliun Disiapkan untuk Cetak Sawah
Secara total, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp139,4 triliun untuk proyek swasembada pangan.
Pemerintah menyiapkan anggaran besar mulai tahun depan untuk mengejar target swasembada pangan di 2028 . Salah satunya untuk melakukan cetak sawah dan intensifikasi lahan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp15 triliun di 2025 untuk kedua proyek besar itu.
- Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp1.834,5 Triliun, Paling Banyak Untuk Gaji ASN, TNI/Polri
- Segini Anggaran Pilkada Serentak 2024 yang Disiapkan Pemerintah, Jumlahnya Fantastis
- Pemilu 2024 Habiskan Anggaran Rp23,1 Triliun
- Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun
"Cetak sawah atau ekstensifikasi 150.000 hektare, ada juga intensifikasi (lahan) 80.000 hektare. Totalnya Rp15 triliun," terang Menko Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10).
Secara total, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp139,4 triliun untuk proyek swasembada pangan. Alokasinya tersebar di beberapa kementerian/lembaga, semisal Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan. Itu tahun 2025 ada Rp 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar melalui kementerian/lembaga. Mengenai PU, bendungan dan irigasi, tersebar di situ. KKP, rumput laut, ikan, dan lain-lain di situ, tersebar," urai Zulhas.
Sumber Anggaran Ketahanan Pangan
Selain instansi pemerintah, anggaran ketahanan pangan juga bersumber dari BUMN PT Pupuk Indonesia senilai Rp44 triliun, untuk pengadaan pupuk. Kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk sektor penelitian.
"Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp16,25 triliun. Harus peruntukannya untuk ketahanan pangan," imbuh Zulhas.
Zulhas berharap koordinasi antar lini ini bisa menghasilkan output yang jelas dan terarah. Sehingga target swasembada pangan betul-betul bisa direalisasikan.
"Jadi bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi, misi. Sehingga pun jelas, pemerintah daerah dan dana desa yang bantuan transfer ke daerah, kementerian dan lembaga terkait, kemudian juga instansi terkait termasuk riset dan lain-lain," tuturnya.