Kemenhub kembali lakukan uji publik soal aturan taksi online, ini kemauan pemerintah

Pemerintah menginginkan taksi reguler (konvensional) harus tetap hidup, serta angkutan sewa khusus (taksi online) juga tetap berjalan. Pemerintah berharap aturan baru tersebut nantinya akan menciptakan keseimbangan antara taksi online dan konvensional dalam hal peningkatan kualitas pelayanan.

2017-10-09 12:30:40

Kementerian Perhubungan menggelar Uji Publik Revisi PM 26/2017 mengenai penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Melalui uji publik tersebut, pemerintah menginginkan taksi reguler (konvensional) harus tetap hidup, serta angkutan sewa khusus (taksi online) juga tetap berjalan.

Direktur Angkutan dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Cucu Mulyana, berharap aturan baru tersebut nantinya akan menciptakan keseimbangan antara taksi online dan konvensional dalam hal peningkatan kualitas pelayanan. Dalam aturan tersebut, sebanyak sembilan substansi menjadi perhatian khusus pemerintah.

"Substansi tersebut antara lain argometer, wilayah operasi, pengaturan tarif, STNK, kuota, domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), persyaratan izin, Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), dan pengaturan peran aplikator," ujar Cucu di Hotel Alila, Jakarta, Senin (9/10).

Cucu mengatakan pemerintah mengatur argometer karena diperlukan dalam mengetahui besaran biaya angkutan sesuai yang tercantum pada argometer yang tertera atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi. Kedua, wilayah operasi, agar angkutan beroperasi pada wilayah operasi yang ditetapkan.

"Ketiga pengaturan tarif penetapannya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi. Tentu dengan berpedoman pada tarif batas atas dan batas bawah yang ditetapkan oleh Dirjen, Kepala badan atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya," jelasnya.

Kemudian substansi keempat mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), harus berdasarkan atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi. Kelima, kuota, di mana penetapannya ditentukan oleh Dirjen atau Kepala BPTJ serta Gubernur sesuai kewenangannya.

Keenam, domisili TNKB, menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah operasi. Ketujuh, persyaratan izin, memiliki paling sedikit lima kendaraan yang dibuktikan dengan STNK atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi.

Kedelapan, SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe) kendaraan bermotor atau salinan bukti lulus uji berupa buku uji atau kartu lulus uji yang masih berlaku. Kesembilan, pengaturan peran aplikator, perusahaan aplikasi dilarang bertindak sebagai perusahaan angkutan umum.

Cucu mengatakan aspek pertimbangan penyusunan substansi revisi PM 26 Tahun 2017 berdasarkan aspek keselamatan, keamanan, kesetaraan, keberlangsungan usaha, perlindungan konsumen, kepentingan nasional, kebutuhan masyarakat, serta menjaga situasi dan kondisi dalam keadaan kondusif.

"Tujuan pengaturan kedua hal ini hanya satu, yaitu untuk melayani transportasi yang memadai bagi masyarakat. Tanpa harus merugikan pihak lain. Kalau ada substansi yang belum sempurna, mari kita diskusikan," tandasnya.

Baca juga:
Lagi naik taksi, ibu dan anak ini dipaksa sejumlah pria turun dari mobil
Parah, sopir taksi online maki penumpang cuma karena diberi tahu jalan alternatif
Tolak angkutan online, sopir angkot di Surabaya mogok massal
Grab ekspansi ke Jayapura
Uber minta peran aktif masyarakat laporkan pengemudi nakal
41 Persen konsumen kecewa dengan pelayanan transportasi online
Asosiasi minta tarif transportasi online disetarakan dengan angkutan umum

(mdk/bim)