Kemenkeu: 17 provinsi belum penuhi syarat penyaluran DAK
Kementerian Keuangan masih mengupayakan membantu daerah yang belum melaporkan DAK sampai batas waktu yang ditentukan. Selain itu, pelaporan DAK juga dipermudah dengan sistem pelaporan DAK online.
Kementerian Keuangan menyatakan, sebanyak 17 provinsi belum memenuhi syarat penyaluran DAK fisik triwulan I 2017. Kementerian-pun menunggu penyampaian laporan hingga 19 Mei 2017 mendatang agar DAK fisik bisa disalurkan sebelum 31 Mei 2017.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Budiarso Teguh Widodo menegaskan, sampai saat ini masih banyak yang belum menyampaikan laporan DAK fisik di daerahnya. Mayoritas daerah yang belum melaporkan DAK berada di wilayah timur Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Mengapa kemacetan di Jakarta meningkat? Syafrin juga menuturkan peringkat kemacetan DKI Jakarta mengalami kenaikan. Sebelumnya peringkat 46, kini menjadi peringkat 29.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
"Banyak yang belum melaporkan, data datanya sudah ada. Mayoritas memang ada di wilayah timur. Tidak membiarkan daerah tidak menyampaikan laporan. Kita sebagai unit organisasi, kita ingatkan daerah," ujar Budiarso di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/4).
Kementerian Keuangan masih mengupayakan membantu daerah yang belum melaporkan DAK sampai batas waktu yang ditentukan. Selain itu, pelaporan DAK juga dipermudah dengan sistem pelaporan DAK online.
"Tidak membiarkan daerah tidak menyampaikan laporan. Kita sebagai unit organisasi, kita ingatkan daerah. Apa sih yang masih belum bisa dilaporkan. Karena tidak semua daerah punya kemampuan yang sama," ungkapnya.
"Laporannya juga sederhana karena Pak Jokowi juga selalu menyampaikan semua harus dibuat simpel. Jadi semua sudah elektronik tinggal ngisi aja. Habis ngisi tinggal kirim," tambahnya.
Laporan DAK fisik 2017 mencakup realisasi DAK yang telah tercapai 2016, penyerapan DAK dan capaian output daerah. "Laporan itu pertama realisasi berapa yang sudah tercapai, kedua penyerapan tadi, ketiga capaian output," ungkapnya.
Adapun daftar daerah yang belum memenuhi syarat penyaluran DAK Fisik TA 2017 triwulan I adalah sebagai berikut:
1. Sumatera Utara : Kab Karo, Kab Nias, Kab Nias Barat, Kab Nias Utara, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai.
2. Riau : Kab Indra Giri Hilir, Kab Kuantan Singingi
3. Jawa Barat : Kab Ciamis, Kab Subang, Kota Bekasi.
4. Jawa Tengah : Kab Tegal
5. Jawa Timur : kab Jember
6. Kalimantan Tengah : Kab Barito Timur
7. Kalimantan Timur : Kab Penajem Paser Utara, Kota Balik Papan dan Kota Bontang
8. Sulawesi Utara : Kab Bolaang Mongondow, Kota Tomohon
9. Sulawesi Selatan : kab Bulukumba, kab Janeponto, kab Luwu Timur, kab Toraja Utara, kota Makassar
10. Sulawesi Tenggara : Kab Buton Utara
11. NTB : Kota Mataram
12. NTT : Kab Manggarai, Kab Sabu Rajua, Kab Sikka, Kab Timur Tengah Selatan
13. Maluku : Kab Maluku Barat Daya
14. Papua : Kab Deiyai , Kab Lanny Jaya, Kab Mappi, Kab Mimika, Kab Puncak Jaya, Kab Sarmi, Kab Supiori, Kab Waropen.
15. Maluku utara : Kab Halmahera Tengah
16. Papua Barat : Kab Monokwari, Kab Pegunungan Arfak, Kab Raja Ampat, Kab Sorong, Kab Sorong Selatan, Kab Teluk Bintuni, Kota Sorong.
17. Kalimantan Utara: Kota Tarakan
Baca juga:
Menkeu: Pembangunan MCK jadi syarat utama perangi kemiskinan
Sri Mulyani dan Agus Martowardojo rapat dengan Luhut, ini hasilnya
Usai tax amnesty, pemerintah didorong gelontorkan insentif pajak
Ini pesan Sri Mulyani soal gunakan dana LMAN untuk pengadaan tanah
Wamenkeu akui APBN ribuan triliun belum nendang, rakyat masih miskin