Kemenkeu: Tahun 2016 jadi sejarah, pertama kali ada penundaan DAU

Kemenkeu: Tahun 2016 jadi sejarah, pertama kali ada penundaan DAU. Ini disebabkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia‎, penurunan harga komoditas, dan peningkatan risiko pasar keuangan yang berdampak pada melesetnya target penerimaan pajak.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan ‎Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo, mengatakan bahwa 2016 menjadi tahun yang pahit bagi pemerintah daerah. Sebab, di tahun ini, pemerintah pusat pertama kalinya harus menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 19,4 triliun yang menjadi jatah dari 169 pemerintah daerah di 2016.

"Tahun ini adalah tahun yang pahit bagi kami. Baru pertama kalinya bapak ibu merasakan adanya penundaan dari DAU. Belum pernah terjadi dalam sejarah," kata Boediarso di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (7/12).

Menurutnya, hal ini disebabkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia‎, penurunan harga komoditas, dan peningkatan risiko pasar keuangan yang berdampak pada melesetnya target penerimaan pajak.

Sehingga, pemerintah mengadakan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dan menemukan potensi kekurangan (shortfall) penerimaan perpajakan sebesar Rp 219 triliun. Sebab, jika tidak ada pengendalian belanja, maka akan menyebabkan pembengkakan defisit fiskal dari 2,5 persen menjadi 4-5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Memang dari awal kita identifikasi, pagu APBN realistis atau tidak. Dari evaluasi tadi, penerimaan pajak hingga akhir tahun tidak tercapai Rp 219 triliun. Suatu jumlah yang sangat besar," imbuhnya.

Untuk itu, Kementerian Keuangan melakukan strategi dalam pengamanan APBN-P 2016, yakni mengupayakan penerimaan pajak dan bukan pajak sampai titik darah penghabisan. Apabila sudah maksimal dan ternyata ada kekurangan Rp 219 triliun, maka langkah kedua mengendalikan belanja.

"Ada dua dimensi dalam pengendalian belanja, yakni pemotongan belanja Kementerian/Lembaga‎ Rp 114 triliun. Karena masih kurang dan defisit diperkirakan masih lebih dari 3 persen, maka transfer ke daerah tersentuh," pungkas Boediarso.

Baca juga:
Wamenkeu ungkap seperempat lebih pendapatan negara disumbang PNBP
Menkeu senang APBN aman usai RI bekukan keanggotaan OPEC
Cerita Boediono sulitnya kelola APBN pasca krisis 1998
KPK usulkan dana partai politik dari APBN sebesar Rp 9,3 triliun
Anggaran kesehatan naik, distribusi KIS & BPJS meningkat
Jokowi sebut anggaran Papua Rp 85,7 T tapi peningkatan tak sebanding
Ini alasan pemerintah dana pengendalian banjir naik setiap tahun