Kemenperin Minta IKM Rebut Peluang Belanja Pemerintah Rp609,3 Triliun
Kementerian Perindustrian terus melakukan beragam upaya strategis untuk memperluas akses pasar industri kecil dan menengah (IKM), terutama di tengah kondisi pandemi saat ini. Salah satu langkahnya adalah mengajak pelaku IKM rutin memantau kebutuhan belanja modal dan barang pemerintah sebagai peluang pasar baru.
Kementerian Perindustrian terus melakukan beragam upaya strategis untuk memperluas akses pasar industri kecil dan menengah (IKM), terutama di tengah kondisi pandemi saat ini. Salah satu langkahnya adalah mengajak pelaku IKM rutin memantau kebutuhan belanja modal dan barang pemerintah sebagai peluang pasar baru.
"Pasar yang saat ini menjanjikan adalah pasar pemerintah melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Direktur Jenderal Gati Wibawaningsih, di Jakarta.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Apa yang dimaksud dengan UMKM? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang turut mendukung perekonomian suatu negara.
-
Kapan UGM diresmikan? Universitas Gadjah Mada (UGM) didirikan pada 19 Desember 1949 di Yogyakarta, Indonesia.
-
Bagaimana KM Umsini dipadamkan? Api sudah berhasil dipadamkan pada pukul 09.30 WITA," ucap Evan Eryanto mengutip Liputan6.com (10/6).
-
Siapa saja yang terlibat dalam UMKM? Usaha ini dijalankan oleh perorangan, keluarga, atau kelompok kecil yang memiliki modal terbatas dan dikelola secara mandiri.
-
Apa kepanjangan dari UMR? Kepanjangan UMR adalah Upah Minimum Regional. Sederhananya, UMR adalah tetapan besaran upah minimum bagi pekerja atau buruh di taraf regional.
Peluang tersebut tercipta setelah pemerintah menggalakkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. “Perpres ini bertujuan untuk memprioritaskan produksi industri dalam negeri," kata Gati.
Gati mengungkapkan saat ini terdapat potensi belanja barang dan belanja modal Rp609,3 triliun pada APBN, yang dapat dioptimalkan sebagai peluang pasar produk dalam negeri. Jika dirinci per sektor, potensi penggunaan produk dalam negeri bisa berasal dari anggaran bidang ekonomi Rp511,3 triliun.
Selanjutnya, perlindungan sosial Rp260 triliun, pendidikan Rp175,2 triliun, pelayanan umum Rp526,2 triliun, kesehatan Rp111,7 triliun, pertahanan dan keamanan Rp303,7 triliun, serta anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp795,5 triliun.
"Oleh karenanya, saya meminta tolong kepada kepala dinas, atau pemerintah daerah agar memberikan kesempatan bagi IKM binaan untuk dapat menyuplai kebutuhan APBD juga," tuturnya.
Adapun cara yang dipakai untuk menyerap produksi dalam negeri untuk menggantikan penyerapan produk impor, di antaranya melalui e-Katalog, e-tendering, toko daring, dan program bela pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Berdasarkan catatan LKPP dalam transaksi pengadaan barang/jasa tertinggi melalui e-Katalog periode Januari 2020-Mei 2021, penyerapan anggaran belanja untuk barang/jasa produksi dalam negeri baru mencapai Rp28,9 triliun. Sementara penyerapan anggaran belanja untuk barang/jasa dari produk impor tampak lebih tinggi, yaitu Rp31,3 triliun.
Dengan demikian, Kemenperin terus mendorong agar IKM dapat ikut serta dalam program belanja Kemeterian dan Lembaga melalui belanja langsung secara elektronik dalam laman UMKM di e-Katalog LKPP. Sebab saat ini, tercatat baru 188 (39%) dari total 475 KM di katalog program e-Smart Ditjen IKMA, yang potensial dan dapat diikutsertakan dalam program bela pengadaan LKPP.
Gati menambahkan, program e-Smart IKM yang telah digelar Ditjen IKMA Kemenperin sejak empat tahun lalu, juga dapat meningkatkan literasi digital dan kemampuan penggunaan teknologi modern serta perluasan akses pasar IKM melalui marketplace.
"Ada pula program bela pengadaan yang khusus diperuntukkan bagi IKM sektor angkutan, makanan, kurir, alat tulis kantor, souvenir dan furnitur, dan akan ditambah dengan sektor kesehatan," imbuhnya.
Gati menyatakan, Kemenperin proaktif mendorong sinergi antar kementerian dan lembaga, agar akses pasar IKM dapat berkembang tanpa hambatan berarti. Kolaborasi ini dilakukan baik dari sisi data potensi pasar dan regulasi, penguatan produktivitas, akses pasar, akses pembiayaan, dan logistik.
"Pihak-pihak yang terlibat di antaranya Kemenperin, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Lembaga Penjamin Ekspor Impor, Himpunan Bank Milik Negara, BUMN, pemerintah daerah, asosiasi industri, lembaga pendidikan, serta pihak swasta dan e-commerce," sebutnya.
Beberapa waktu lalu, Ditjen IKMA menggelar talkshow yang mengusung tema Peluang Pasar Dalam Negeri dan Ekspor Produk IKM Pangan di Jawa Tengah. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Muhammad Arif Sambodo mengungkapkan, daerahnya memiliki sejumlah potensi industri pangan yang siap diekspor dari total 257.057 unit usaha yang tersebar di 35 kabupaten dan kota.
Potensi industri tersebut antara lain berupa pengolahan ikan, pengolahan susu, tepung berbasis ubi kayu, pengolahan daging, dan industri gula berbasis tebu, aren, dan gula kelapa. "Kolaborasi harus dibuat agar IKM bisa ekspor. Bukan hanya kualitas, tapi bagaimana kemampuan IKM dalam berproduksi sesuai kebutuhan pasar juga harus kami dampingi," ucapnya.
(mdk/azz)