Kementerian PUPR Tambah 2 Pos Lintas Batas Negara di NTT
Saat ini, sudah ada tiga PLBN Terpadu yang terletak di Pulau Timor, yakni PLBN Motaain di Kabupaten Belu, PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, serta PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tambahan di garis batas antara RI-Timor Leste yang berada di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Saat ini, sudah ada tiga PLBN Terpadu yang terletak di Pulau Timor, yakni PLBN Motaain di Kabupaten Belu, PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, serta PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengharapkan dukungan WMO dan BMKG untuk meningkatkan kinerja meteorologi di Indonesia? Sehingga, melalui kerja sama dalam peningkatan early warning systems, Kementerian PUPR berharap WMO dan BMKG akan memperkuat kinerja meteorologi Indonesia.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja mengatakan, pos lintas batas tersebut memang sengaja dibangun, dengan salah satu tujuan untuk menciptakan pusat ekonomi baru di sisi terluar Tanah Air.
"Jadi intinya saya mau sampaikan pesan, bahwa membangun Indonesia dari pinggiran itu dengan infrastruktur bukan hanya untuk kepentingan keamanan, tapi juga untuk ekonomi masyarakat. Potensinya ada," ungkapnya di Atambua, NTT, seperti dikutip Senin (19/5/).
Sebagai informasi, Pulau Timor memiliki dua perbatasan darat RI-Timor Leste. Pertama, yakni antara Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka dengan daratan utama Timor Leste.
Selain itu ada pula perbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Kupang dengan negara bagian Oecussi-Ambeno yang masuk ke dalam wilayah kedaulatan Timor Leste. Total panjang perbatasan darat ini sebesar 268,8 km.
Endra melanjutkan, Kementerian PUPR pada tahun ini berinisiasi untuk membangun dua PLBN tambahan di Pulau Timor, yakni PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang dan PLBN Napan di Kabupaten Timur Tengah Utara.
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR pada tahun ini telah menggelontorkan APBN sebesar Rp1,7 triliun untuk membangun 11 PLBN tambahan di garis batas negara, termasuk PLBN Oepoli dan Napan.
Sementara untuk di sisi perbatasan Kabupaten Belu dan Malaka, Endra menyebutkan tetap hanya akan tersedia PLBN Motaain dan Motamasin. Itu lantaran di garis batas tersebut kini telah tersedia pos pemantauan yang dikawal pihak TNI AD.
"Untuk penambahan akan ada dua lagi tapi di sisi perbatasan dengan Timor Leste lainnya. Dari sisi utara ke sisi selatan garis batasnya sudah ada pos pemantauan yang dijaga TNI," jelasnya.
Faktor lain, sambungnya, lanskap daratan sepanjang Motaain dan Motamasin juga terbilang sulit untuk digarap. "Di sini daerahnya juga perbukitan, dan kedua di sini juga ada jurang pemisah, lembah. Itu enggak bisa dilalui," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Perubahan Trase, Jalan Perbatasan RI-Timor Leste Sektor Timur Bertambah
Berharap Jadi ASN, Perawat di Perbatasan Papua-PNG 4 Bulan Belum Terima Honor
Cerita Naga Penjaga Perbatasan Indonesia
Wiranto Bangga Pos Perbatasan Indonesia Lebih Mewah dari Negara Tetangga
Wiranto Kaget Jalur Tikus Transaksi Narkoba di Kalimantan Utara Capai 1.400
BNPP Gelontorkan Rp 778 Miliar Bangun Kawasan Perbatasan Morotai Maluku Utara