KKP Siap Gandeng Ormas Asing Guna Percepat Pertumbuhan Sektor Kelautan
Kerja sama antarlembaga di KKP itu diatur dalam Permen KP Nomor 65 tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka seluas-luasnya peluang kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, termasuk organisasi masyarakat (ormas) lokal maupun asing. Kolaborasi dengan berbagai pihak ini dinilai memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.
Kerja sama antarlembaga di KKP itu diatur dalam Permen KP Nomor 65 tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masih dalam permen tersebut, kerja sama lingkup KKP berada dalam koordinasi Sekretariat Jenderal.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
"KKP selama ini membuka diri secara luas untuk bekerjasama dengan berbagai pihak," ujar Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar melalui Kepala Biro Perancanaan KKP Ishartini, saat membuka Rapat Koordinasi Kerjasama Antarlembaga Lingkup KKP tahun 2020 di Bogor, ditulis Jumat (7/8).
Antam menjelaskan, sepanjang 2017 hingga 2019 sudah terjalin 53 Perjanjian Kerja Sama dan 57 Kesepakatan Bersama/Nota Kesepahaman antara KKP dengan berbagai pihak. Kerja sama pun meliputi berbagai berbagai bidang, seperti pengelolaan hasil perikanan berkelanjutan, riset, pembinaan/perlindungan terhadap nelayan dan pembudidaya, hingga konservasi di sektor kelautan dan perikanan.
"Di antaranya dengan tiga ormas asing (international non government organization) yakni Environmental Defense Fund (EDF), Sustainable Fisheries Partnership (SFP), dan Marine Stewardship Council (MSC). Di samping kerja sama dengan pemda dan ormas lokal yang jumlahnya lebih banyak," terang Antam.
Berpijak Pada Aturan
Meski membuka seluas-luasnya peluang kerja sama dengan berbagai pihak, sambung Antam, KKP tetap berpijak pada aturan. Pihaknya juga memperkuat koordinasi di internal KKP agar kerja sama yang dibangun benar-benar untuk kemajuan sektor kelautan perikanan.
"Rakor yang digelar ini diharapkan dapat membentuk pemahaman yang sama dalam penyusunan dokumen kerja sama sesuai dengan permen dan aturan yang berlaku," ujar Antam.