Komisi IV DPR Cecar Kementan Soal Beras Impor dari Vietnam
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi mempertanyakan keberadaan beras impor yang baru-baru ini masuk pasar tradisional di Indonesia. Beras asal Vietnam ini bahkan dijual dengan harga Rp 9.000 per kilogram, jauh lebih murah dari harga beras yang diproduksi petani tanah air yang dijual rata-rata Rp 12.000 per kilogram.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi mempertanyakan keberadaan beras impor yang baru-baru ini masuk pasar tradisional di Indonesia. Beras asal Vietnam ini bahkan dijual dengan harga Rp 9.000 per kilogram, jauh lebih murah dari harga beras yang diproduksi petani tanah air yang dijual rata-rata Rp 12.000 per kilogram.
"Di pasar hari ini ada beras impor dari Vietnam, yang impornya Sarinah, harganya Rp 9.000, impornya dari Vietnam. Balai karantina tahu enggak kalau ini masuk sekarang?," ungkap Dedi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, PT Pupuk Indonesia dan Himbara, di Ruang Sidang Komisi IV, Komplek DPR, Jakarta, Senin (17/1).
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Bagaimana cara Kementan untuk meningkatkan produksi beras di Indonesia? "Kita akan akselerasi di semua daerah karena kita tau ada potensi di indonesia. Dulu kita pernah lakukan selamatkan rawa di 8 provinsi. Rawa ini akan kita jadikan IP 2 dan itulah target kita. Kalau semua ini bisa kita lakukan Insyaallah masalah pertanian beres. Minimal tahun depan impor berkurang," katanya.
-
Bagaimana Kementan membantu daerah kering parah? Berikutnya, kata Mentan, pemerintah juga terus melakukan intervensi terhadap zona merah atau wilayah kering parah agar segera memompa sumber air yang masih tersedia. Pemda juga diharapkan segera menggulirkan Brigade Alsintan dalam mempercepat produksi melalui skema pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).
-
Bagaimana Kementan mendukung pencapaian target produksi beras? Untuk mendukung target tersebut, Arief meminta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal PSP dan BPPSDMP untuk saling bersinergi dengan unit eselon I lainya dalam menyediakan benih unggul, ketersediaan pupuk hingga kesiapan penyuluh.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang dilakukan Irjen Kementan di Manggarai Barat? Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan), Jan Samuel Maringka memantau jalannya Inseminasi Buatan (IB) di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepada Kementerian Pertanian, Dedi meminta kejelasan terkait beras impor tersebut, sebab saat ini petani sedang proses masa tanam. Sehingga bila impor tersebut dibiarkan, maka harga beras saat panen akan jatuh dan menyebabkan kerugian besar bagi petani.
"Kalau ini dibiarkan, nanti harga beras kita jatuh, apalagi pupuk sekarang harganya tinggi, bisa mati nanti petani kita ini," tegasnya.
Dedi meminta Kementerian Pertanian untuk tidak mengizinkan impor beras. Sebagai wakil dari pemerintah, dia ingin Kementerian Pertanian untuk lebih berpihak kepada petani.
"Saya minta Kementan berpihak kepada petani dan punya sikap. Jangan sekedar tidak tahu atau (mengaku) tidak diajak koordinasi," imbuhnya.
Dirjen Tanaman pangan, Kementerian Pertanian, Suwandi mengakui memang ada laporan dari masyarakat terkait impor beras tersebut. Tim Kementerian Pertanian pun sudah melakukan peninjauan ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).
"Memang benar ditemukan beras yasmin masuk ke Cipinang. Tim Kementan terjun langsung ke lokasi beras Cipinang sebagaimana ada laporan masyarakat," kata Suwandi.
Suwandi mengatakan pihaknya tidak menerbitkan rekomendasi impor beras, sehingga dia memastikan impor beras tersebut bukan dilakukan Kementerian Pertanian. "Kami sampaikan bahwa Kementan tidak terbitkan rekomendasi impor beras, jadi impor beras yang ini adalah bukan dari kementan," jelasnya.
Suwandi mengatakan kondisi ini bisa saja terjadi bila impor beras tersebut dilakukan untuk penggunaan khusus. Biasanya beras khusus tersebut juga dipasarkan secara khusus dan tidak akan dijual di pasar tradisional.
"Kalau biasanya beras khusus itu penggunaan dan sasarannya khusus, tidak masuk ke pasar tradisional," kata dia.
Temuan tersebut juga telah diproses Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti. Sampel beras impor tersebut saat ini juga sudah diambil untuk dilakukan pengecekan. "Sudah diproses Bareskrim kemarin itu juga. Sampel produknya sudah diambil dan lagi proses hukum itu yang dapat kami sampaikan," tandasnya.
(mdk/azz)