Korban gempa Lombok dibebaskan sementara dari pembayaran cicilan KPR
Akibat bencana gempa bumi yang masih mengguncang Lombok, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil sikap untuk membebaskan warga lokal dari tanggung jawab cicilan Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Aturan detail akan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Akibat bencana gempa bumi yang masih mengguncang Lombok, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil sikap untuk membebaskan warga lokal dari tanggung jawab cicilan Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Aturan detail akan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Karena terjadi gempa, semua orang yang mencicil rumah di Pulau Lombok tidak perlu membayar cicilan dulu," ucap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti, saat ditemui di Gedung Utama Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (23/8).
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Kenapa LKPP mendorong UKPBJ di Lingkungan K/L/PD sebagai pusat keunggulan dalam PBJP? LKPP terus berupaya mewujudkan terciptanya tata kelola pengadaan yang lebih baik. Hal ini dilakukan dengan mendorong Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) sebagai pusat keunggulan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
Namun demikian, Lana menyampaikan, itu hanya moratorium atau penundaan sementara. Dia pun menyatakan OJK akan berlaku sebagai pihak pengambil keputusan. "Saya belum tahu untuk berapa lama, cuman memang sudah ditetapkan oleh OJK bahwa ada moratorium yang waktunya akan ditentukan oleh OJK," terangnya.
Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menyiapkan infrastruktur tahan gempa yang diperuntukkan bagi berbagai unit bangunan di Lombok, mulai dari perumahan, sekolah, rumah sakit, hingga rumah ibadah.
"Rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum pasti konstruksinya dibuat tahan gempa. Dalam hal ini ada ratusan sekolah, puskesmas, puluhan masjid besar. Ini butuh proses, saya perkirakan bisa selesai dua tahun. Kalau yang rumah masyarakat, mudah-mudahan segera dalam waktu satu tahun," papar Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis H Sumadilaga.
Untuk rumah masyarakat, Kementerian PUPR sudah mempersiapkan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) sebagai tempat hunian tahan gempa, yang secara konstruksi lebih menghemat biaya dan waktu. Terhitung, dana yang dibutuhkan untuk membuat satu unit Risha sekitar Rp 50 juta.
Selain itu, Kementerian PUPR juga turut mengajak Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk bantu menyiapkan kebutuhan bahan konstruksi, yakni dengan membangun toko bangunan yang bersifat sementara.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Beli rumah subsidi, masyarakat berpenghasilan rendah dapat asuransi ini
Dana FLPP berkurang, backlog rumah turun 5,4 juta pada 2019
Kementerian PUPR gandeng 39 bank salurkan dana FLPP
Hari ini aturan pembebasan kewajiban DP rumah pertama resmi berlaku
Peran KPR Indonesia pada pertumbuhan ekonomi tertinggal dari Filipina hingga Thailand
Didorong KPR subsidi, kinerja BTN disebut berpotensi alami peningkatan
Bank Jatim salurkan KPR subsidi Rp 65 miliar di semester 1-2018