LIVE

KPK Usut Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia, Gubernur BI: Sudah Sesuai Prosedur!

Dia menegaskan proses penyaluran dana CSR oleh BI telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

bank indonesia
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (©@ 2024 merdeka.com)

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo buka suara terkait kasus korupsi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perry menyebut, pihaknya telah memberikan keterangan yang diperlukan KPK untuk proses penyelidikan.

"Berkaitan dengan proses di KPK, Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertata kelola kuat dan menjunjung asas hukum, tentu saja telah memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan itu," kata Perry kepada awak media di Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu (18/9).

Rekomendasi Beritauntuk kamu

Dia menegaskan proses penyaluran dana CSR oleh BI telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Antara lain dana CSR diberikan kepada Yayasan bukan individu.

"Kami tegaskan bahwa proses yang kami lakukan dalam CSR selalu berdasarkan tata kelola dan ketentuan prosedur yang sudah berlaku. CSR hanya diberikan kepada yayasan bukan kepada individu," kata Perry.

BI Selektif Pilih Lembaga untuk Salurkan CSR

Lanjutnya, BI juga selektif dengan Hanau memilih Yayasan yang telah memiliki ketetapan hukum. Selain itu, pihak Yayasan diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana CSR.

"Untuk penyalurannya CSR sendiri kita ada tiga bidang, ya seperti Pendidikan melalui Universitas untuk program beasiswa, Pemberdayaan Ekonomi melalui UMKM dan lain-lain, ketiga bidang sosial keagamaan melalui Yayasan atau rumah ibadah," imbuhnya.

Diakuinya penetapan program dana CSR melibatkan Dewan Gubernur BI bersama masing-masing satuan kerja pusat dan daerah. Namun, pelaksanaannya diserahkan ke masing-masing satuan kerja.

"Pengambilan keputusan (CSR) Dewan Gubernur hanya menetapkan alokasi besaran, mengenai programnya dibahas bersama dari satuan kerja pusat maupun daerah, dan setelah itu baru pelaksanaannya ada di masing-masing satuan kerja," tandasnya.

Sudah Masuk Tahap Penyidikan

Sebelumnya, KPK tengah mengusut dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Bahwa KPK sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana CSR dari BI dan OJK 2023," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, kepada awak media Jumat (13/9).

Dia menjelaskan kasus korupsi dana CSR oleh BI dan OJK sasudah dinaikkan statusnya dari tahap penyelidikan, ke tingkat penyidikan. Bahkan, lembaga antirasuah itu sudah ada menetapkan tersangka ketika suatu kasus sudah di tahap penyidikan.

Namun, pihaknya belum bersedia untuk mengungkapkan lebih lanjut terkait siapa pihak yang telah ditetapkan tersangka.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Editor Anisyah Al Faqir
S
Reporter Sulaeman
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Dijadikan Tersangka Korupsi Dana Insentif ASN Sidoarjo, Gus Muhdlor Ajukan Praperadilan

Gus Muhdlor menggugat KPK yang menetapkannya sebagai tersangka korupsi pemotongan dan penerimaan dana insentif.

bupati sidoarjo tersangka korupsi
KPK Usut Dugaan TPPU Usai Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Terkait Korupsi Dana Insentif ASN Rp2,7 Miliar

Gus Muhdlor sebelumnya ditahan KPK usai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
KPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati

Disinggung soal pernyataan KPK yang menyebut dirinya menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan? Gus Muhdlor menepisnya dengan eksepresi mengelak.

OTT KPK
KPK Bongkar Korupsi di Jasindo, Manajemen: Kasus Hukum Tidak Ganggu Proses Binis

PT Asuransi Jasindo mendukung penuh proses hukum yang dilakukan KPK. Tak terkecuali jika pelakunya melibatkan pihak internal dan pihak eksternal perusahaan.

Jasindo
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK

KPK
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK Setelah 2 Kali Mangkir

Gus Muhdlor diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi pemotongan dana Insentif ASN Sidoarjo.

Gus Muhdlor
KPK Cegah WNA Bepergian Buntut Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan

WNA tersebut dicekal terhitung sejak 5 Juli guna mempermudah penyidik

KPK
KPK Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Proyek Perumahan DP 0 Rupiah di Jakarta, Negara Rugi Rp223 Miliar

Para tersangka selanjutnya dilakukan penahanan guna proses penyelidikan lebih lanjut.

korupsi tanah rorotan
Usut Korupsi Pemotongan Dana Insentif ASN, KPK Sita Uang Asing Saat Geledah Rumah Pejabat BPPD Sidoarjo

KPK telah menetapkan SW sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo sebesar Rp2,7 miliar.

kasus korupsi
KPK Usut Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan

Adapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.

Sekjen DPR
BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar

Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

korupsi lpei