KPPU Temui Dua Aplikator Dalami Dugaan Monopoli Mitra Kartu Prakerja
Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan KPPU, Abdul Hakim Pasaribu menjelaskan, pihaknya akan menjadwalkan pertemuan dengan enam aplikator lain untuk melihat impelementasi Program Kartu Prakerja.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan telah bertemu dan berdiskusi dengan dua dari delapan aplikator, yakni Tokopedia dan Bukalapak guna mendalami dugaan monopoli usaha mitra Kartu Prakerja.
Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan KPPU, Abdul Hakim Pasaribu menjelaskan, pihaknya akan menjadwalkan pertemuan dengan enam aplikator lain untuk melihat impelementasi Program Kartu Prakerja.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Bagaimana cara kerja KTP Sakti menurut Ganjar Pranowo? “KTP sakti ini merepresentasikan semuanya, tinggal pendataannya dibuat dengan baik, pengelolaannya dengan sistem yang baik dan KTP-nya tinggal dipakai dengan card reader saja,” Lebih jauh, Mantan Anggota DPR RI ini menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Apa tugas utama KPU dalam menyelenggarakan pemilu? Tugas utama KPU adalah mengatur, melaksanakan, dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pemilihan kepala daerah.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
"Kami coba mengumpulkan sebanyak mungkin informasi pelaksanaan. Kami diskusi dengan manajemen pelaksana, juga dengan perusahaan digital platform. Dari delapan, yang sudah diskusi itu baru dua. Ruangguru, Sekolahmu dan MauBelajarApa minggu depan, sedangkan tiga lainnya sedang dijadwalkan," katanya.
Hakim menjelaskan berdasarkan informasi dari manajemen pelaksana, masuknya aplikator tersebut bukan dengan skema tender dan ke depan akan terbuka bagi platform digital lainnya. Hal itu pun telah dikonfirmasi kepada para platform digital yang menyatakan mereka diundang langsung oleh manajemen pelaksana.
"Kami juga pastikan jangan sampai ada integrasi vertikal antara platform digital dengan lembaga pelatihan," katanya.
Menurut Hakim, pihaknya khawatir adanya diskriminasi antara platform digital dengan lembaga pelatihan peserta kemitraan.
KPPU pun akan memastikan prinsip-prinsip kemitraan antara aplikator dan peserta kemitraan sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
"Sejauh ini, kami belum mendapatkan banyak dari lembaga pelatihan, karena kami belum dapatkan dokumen kerja samanya. Dari situ kita bisa lihat apa ada poin yang menunjukkan salah satu pihak memiliki kontrol terhadap mitranya," katanya.
Biaya Pelatihan
Hakim menekankan masalah fee (biaya) yang wajar bagi lembaga pelatihan yang harus masuk lewat platform digital.
"Jangan sampai digital platform itu mengambil fee yang excessive (berlebihan)," katanya.
Ada pun terkait biaya pelatihan yang mahal dan dinilai bisa didapatkan secara gratis, Hakim mengatakan pihaknya tengah menyusun poin-poin saran KPPU atas program tersebut.
Komisioner KPPU Guntur Saragih, dalam kesempatan yang sama, menuturkan saat ini pihaknya tengah mengumpulkan data dan informasi sebelum memutuskan nantinya hanya akan menyumbang saran atau ada dugaan pelanggaran.
"Nantinya kami akan putuskan apakah cukup sumbang saran atau bisa berpotensi masuk ke penegakan hukum karena melibatkan pelaku usaha," ujarnya.
(mdk/idr)