KPPU Temukan 62 Direksi dan Komisaris BUMN Rangkap Jabatan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengidentifikasi adanya 62 direksi dan komisaris BUMN yang rangkap jabatan di perusahaan lain. Direksi dan komisaris tersebut tersebar di 3 sektor yang diselidiki KPPU.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengidentifikasi adanya 62 direksi dan komisaris BUMN yang rangkap jabatan di perusahaan lain. Direksi dan komisaris tersebut tersebar di 3 sektor yang diselidiki KPPU.
"Pertama ada di sektor keuangan, 31 orang direksi dan komisaris ini rangkap jabatan setidaknya di satu perusahaan. Bahkan, ada yang di 11 perusahaan," ujar Deputi Bidang Kajian dan Advokasi KPPU, Taufik Ariyanto dalam konferensi pers, Senin (22/3).
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, data yang bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data DPT.
-
Bagaimana Anies-Cak Imin menuju ke KPU? Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Saat itu, mereka menggunakan mobil Jeep untuk menuju ke KPU RI, Jakarta.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana KPU mengawasi jalannya pemilihan? Sebagai penyelenggara, KPU bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Mereka harus memastikan bahwa semua proses pemilihan dilakukan secara adil dan transparan, serta menangani pelanggaran yang mungkin terjadi.
Kedua ialah sektor pertambangan. Dari 12 direksi dan komisaris yng ditelusuri, per orang minimal rangkap jabatan di satu perusahaan hingga terbanyak di 22 perusahaan.
Kemudian ketiga ialah sektor konstruksi. Dari 19 direksi dan komisaris, per orangnya minimal rangkap jabatan di satu perusahaan hingga terbanyak di 5 perusahaan.
Taufik mengatakan, pihaknya masih akan memperluas penyelidikan di sektor lainnya. Menurutnya, rangkap jabatan tersebut bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat ke depannya.
"Potensinya mengarah ke kartel itu semakin kuat," ujar Taufik.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Holding Asuransi Cetak Laba Rp2,2 Triliun Sepanjang 2020
Stafsus Erick Thohir: Tidak Pernah Ada Permintaan Komisaris BUMN untuk MUI
Pupuk Kaltim Pastikan Stok Pupuk Subsidi Aman Jelang Musim Tanam Pertama
Pupuk Kaltim Targetkan Produksi Urea Capai 3,4 Juta Ton Tahun Ini
Erick Thohir Ingin PT INKA Perluas Pasar Ekspor