Lahan Baku Sawah Indonesia Bertambah 358.000 Hektare
Banyak penyebab tak terdatanya lahan sawah baku pada pendataan sebelumnya. Dia mencontohkan pada tahun 2015 pendataan dilakukan saat musim hujan. Sehingga lahan tak terdata karena tergenang air.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengumumkan hasil verifikasi luas lahan baku sawah. Berdasarkan hasil perhitungan ulang pada 2019 lalu, saat ini tercatat 7.463.948 hektare lahan baku sawah.
Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil mengatakan, terdapat penambahan lahan tanah seluas 358.000 hektare dari hasil penghitungan data tahun 2018 yang hanya 7,105 juta hektare. Penambahan lahan tersebut merupakan hasil verifikasi dari lahan yang belum terdata sebelumnya.
-
Apa saja fungsi Kementerian Pertahanan RI? Kemenhan RI memiliki beberapa fungsi, yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan. Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Di mana pusat pemerintahan Kerajaan Tarumanegara berada? Saat dipimpin Purnawarman, pusat pemerintahannya terletak di antara Kecamatan Tugu, Jakarta Utara dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
-
Kapan Kementan mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk mengawal jalannya produksi beras pada tahun ini. Dia ingin Indonesia mampu mencapai swasembada sehingga tak lagi bergantung pada kebijakan impor."Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut," ujar Amran dalam rapat koordinasi Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Senin (30/10).
-
Kenapa Kementan giat dalam mengekspor produk pertanian? Kita melakukan ekspor untuk yang kesekian kalinya. Dan menurut pak menteri ekspor ini bisa mencapai 900 triliun. Artinya kita tidak hanya negara pengimpor tetapi juga pengekspor. Ini adalah usaha keras kita dan apa yang kita ekspor juga bukan hanya mentah tapi hilirisasi. Kita memang ingin produk hilirisasi ini terus berkembang. Ini akan membantu mengembangkan usaha masyarakat, terutama UMKM," katanya.
-
Kapan Domba Batur resmi diakui oleh Kementerian Pertanian? Persilangan ini kemudian menghasilkan galur baru yang diakui secara resmi oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2011.
-
Kapan Kementan melakukan ekspor komoditas pertanian? Berdasarkan data BPS, Wapres menyebut volume nilai ekspor hingga Juni 2023 mencapai 21,2 juta ton.
"Oleh sebab itu kita lakukan verifikasi ulang," kata Sofyan di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (4/2).
Banyak penyebab tak terdatanya lahan sawah baku pada pendataan sebelumnya. Dia mencontohkan pada tahun 2015 pendataan dilakukan saat musim hujan. Sehingga lahan tak terdata karena tergenang air.
Padahal lahan tersebut merupakan lahan musim kering. "Kalau musim kering baru ditanami," ujar Sofyan.
Lebih lanjut Sofyan menjelaskan pihaknya telah menyepakati definisi lahan baku sawah secara teknis yaitu lahan sawah exiting dinamis yang secara periodik ditanami padi atau diselingi tanaman lain seperti tebu, tembakau dan sebagainya. Sehingga, lahan baku sawah tak harus hanya lahan yang ditanami padi saja.
Penyebaran Tambahan
Penambahan lahan seluas 358.000 hektare tersebut tersebar di Lampung, Sulawesi Selatan, DIY dan Bangka Belitung. Lahan di empat wilayah tersebut sempat tak terdata karena banyak sawah yang belum terhilirisasi sebelumnya.
"Dan jumlahnya lebih besar dari yang dialiri air" kata Sofyan Menambahkan.
Sementara itu beberapa wilayah juga mengalami penurunan jumlah lahan baku sawah pada 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018. Mereka adalah Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Jambi dan Riau.
Penurunan tersebut terjadi karena banyak pengalihan fungsi lahan untuk kawasan industri, pengolahan lahan dan infrastruktur.
(mdk/idr)