Menanti gebrakan Budi Karya Sumadi hapus citra buruk Kemenhub

Kementerian Perhubungan tengah mendapat teguran keras dari Menteri Keuangan Sri Mulyani atas kinerjanya yang belum memuaskan. Mulai dari penyerapan anggaran yang kurang maksimal, paling lambat mengundang investasi swasta, hingga menjadi ladang korupsi.

2018-02-02 06:00:00

Kementerian Perhubungan tengah mendapat teguran keras dari Menteri Keuangan Sri Mulyani atas kinerjanya yang belum memuaskan. Dia menyebut bahwa kementerian di bawah pimpinan Budi Karya Sumadi belum maksimal dalam penyerapan anggaran.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menyebut serapan anggaran Kemenhub setiap tahunnya tidak pernah lebih dari 90 persen. Dia menilai, ada kelebihan anggaran yang diberikan sehingga membuat Kemenhub tidak bisa membelanjakannya secara maksimal.

"Kalau Anda lihat dari sisa anggarannya yang paling spektakuler tahun 2015, presiden Joko Widodo baru (menjabat) ingin segera membangun dikasihlah anggaran loncat dari Rp 37 triliun ke Rp 65 triliun, how much you can spend? Hanya bisa membelanjakan Rp 47 triliun," ujarnya.

Tak hanya itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyebut bahwa Kemenhub adalah instansi yang paling lambat mengundang investasi swasta. Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan betapa konservatif pemikiran kementerian tersebut.

"Saya juga menganggap ini karena insentif karena pakai APBN paling gampang. Anda enggak pernah repot. Pokoknya lobi kuat Kementerian Keuangan, lalu dapat alokasi Bappenas, dan jaga di DPR agar tidak dipotong atau bahkan minta DPR tambah anggaran, kemudian tinggal belanja," katanya di Jakarta, Rabu (1/2).

Bahkan, Sri Mulyani menganggap bahwa korupsi sudah melekat di tubuh Kemenhub ini, setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kemenhub. "Korupsi? Saya rasa kementerian ini sudah cukup populer dengan reputasi itu," katanya.

Sri Mulyani berharap kementerian itu bisa terus melakukan perbaikan dari sisi kualitas penyusunan anggaran. Menurut dia, keterbatasan anggaran seharusnya tidak dijadikan alasan untuk tidak menyelesaikan program pemerintah. Pasalnya, dari anggaran yang ada, pun belum sepenuhnya terserap.

Dia juga mendorong penyusunan skema kerja sama dengan swasta yang profesional, bebas korupsi, dan kolusi namun tetap efisien. "Pemerintah akan fokus menggunakan APBN, terutama untuk daerah-daerah yang belum berkembang, peranan swasta atau minat swasta masih sangat minim. Sementara itu, di wilayah perkotaan yang sudah gemuk potensi ekonominya, APBN hanya akan difungsikan sebagai katalis atau fasilitator," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Andi Irwan Darmawan Aras menilai bahwa pengerjaan proyek Kemenhub masih berjalan, sehingga belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk itu, mengimbau agar Kemenhub fokus dalam menjalankan program yang lebih prioritas. Menurutnya, hal ini bisa mendorong agar penyerapan anggaran Kemenhub bisa lebih maksimal.

"Kegiatan yang dilaksanakan Kemenhub bisa bertahap. Kita sarankan kegiatan yang dikerjakan secara prioritas. Jangan sampai membuka item pekerjaan baru tapi yang sebelumnya belum beres. Karena konsentrasinya akan terbagi jadi tidak fokus," kata Andi saat dihubungi merdeka.com.

Selain itu, dia juga mendorong agar Kemenhub bisa menggunakan skema pelelangan tidak mengikat yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Kemenhub masih sering terlambat dalam proses pelelangan sehingga daya serapnya (anggaran) sendiri belum maksimal, kemampuan teknis juga masih kurang. Ini yang kita dorong supaya pengadaan barang dan jasa bisa dievaluasi," imbuhnya.

Sementara mengenai korupsi, Andi enggan berkomentar banyak. Menurutnya, upaya Menhub Budi dalam pengawasan korupsi sudah cukup. Tinggal bagaimana pegawai di wilayah kementeriannya untuk memperbaiki sistem kerja dan meninggalkan praktik tersebut.

(mdk/azz)