Mengungkap Alasan Kementerian Perdagangan Menghapus Label Halal untuk Daging Impor

Fokus Mengatur Tata Niaga Impor Hewan

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana menegaskan jika Permendag Nomor 29 Tahun 2019 dibuat untuk mengatur tata niaga hewan dan produk hewan. Sedangkan label halal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal.

Indrasari juga menegaskan tidak adanya label halal dalam Permendag 29/2019 berkaitan dengan kekalahan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Permendag No 29 Tahun 2019 nantinya fokus mengatur tata niaga impor hewan dan produk hewan. Ketentuan ini sama sekali tidak terkait dengan sengketa yang dilayangkan oleh Brasil," kata Indrasari dalam keterangan tertulis.

Label Halal Diatur UU

Sementara itu, Kementerian Perdagangan menegaskan, ketentuan pencantuman label dan sertifikat halal tetap diberlakukan sesuai aturan perundangan. Kewajiban pencantuman label dan sertifikat halal sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Pasal 2 PP No 31 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

"Berdasarkan Undang-undang No 33 Tahun 2014, setiap produk yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat halal tersebut diterbitkan oleh lembaga halal dari luar negeri dan wajib diregistrasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal sebelum produk tersebut diedarkan di Indonesia," tegas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana dalam keterangan tertulis.

Indrasari menjelaskan jika Permendag Nomor 29/2019 memang tidak mengatur kewajiban label halal. Namun Kementerian Perdagangan mempersyaratkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian, melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 34 Tahun 2016 yang mewajibkan pemasukan daging yang memenuhi persyaratan halal.

"Importir dalam mengajukan permohonan Persetujuan Impor harus melampirkan persyaratan Rekomendasi dari Kementerian Pertanian," kata Indrasari.

Mendapat Penolakan dari DPR

Aturan Permendag Nomor 29 Tahun 2019 yang tidak mewajibkan pencantuman label halal banyak mendapat penolakan dari anggota DPR. Salah satunya Ketua Fraksi PKS di DPR mendesak, Permendag 29 Tahun 2019 dibatalkan. Karena dia menilai, aturan itu bertentangan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

PKS protes keras karena Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan yang tidak lagi mewajibkan atau menghapus keharusan label halal. Menurut Jazuli, aturan baru ini tidak benar.

"Permendag ini jelas bertentangan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan produk peraturan lain karena bisa dipahami melepas tanggung jawab negara terhadap kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Ini kemunduran luar biasa dengan semangat jaminan halal oleh negara," kata Jazuli kepada wartawan, Minggu (15/9).

Dia sangat menyesalkan pasal Permendag yang lama (sebelum direvisi) jelas mencantumkan keharusan label halal tersebut. Lalu kenapa sekarang dihapus, apa Kemendag tidak paham konsekuensi dari aturannya atau sengaja melabrak UU yang ada? Jangan pula Kemendag berdalih sudah diatur di peraturan lain, karena Kemendag dan aturannya adalah ujung tombak tata niaga produk di dalam negeri.

"Jika ada unsur kesengajaan atas nama kepentingan perdagangan, kebijakan ini jelas tidak sensitif terhadap konsumen Indonesia, bertolak belakang dengan undang-undang dan jaminan negara atas produk halal. Kemendag seharusnya makin menegaskan aturan label halal bukan malah menghapusnya dari aturan karena Kemendag adalah ujung tombak tata niaga produk yang beredar di tanah air," tegas Jazuli.

Akhirnya Memasukan Pasal Halal

Setelah menuai polemik, akhirnya Kementerian Perdagangan akan menambahkan pasal persyaratan halal dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan yang sebelumnya ramai diberitakan karena tidak memuat persyaratan label halal.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana menjelaskan pihaknya akan menambahkan satu butir pasal dalam Permendag 29/2019 untuk menegaskan kembali bahwa impor hewan dan produk hewan harus memenuhi persyaratan halal.

"Supaya masyarakat yakin dan tidak ada lagi simpang siur penafsiran Permendag, kami akan menambahkan satu butir pasal mengenai penegasan kembali bahwa barang yang masuk ke Indonesia itu wajib halal," kata Indrasari di Jakarta, dikutip Antara, Senin (16/9).