Menhub Budi tegaskan aturan taksi online tetap berlaku 1 Februari 2018
Menhub Budi menjelaskan, tindakan tersebut berupa operasi simpatik. Namun, pelaksanaannya seperti apa akan ditentukan setelah pembahasan yang juga melibatkan pengemudi online.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa Peraturan Menteri Nomor 108 yang mengatur tentang taksi online akan tetap diberlakukan per 1 Februari mendatang. Namun. tidak akan ada razia atau penindakan jika ditemukan masih ada pengemudi taksi online yang tidak memenuhi syarat.
Menhub Budi menjelaskan, yang akan dilakukan hanya operasi simpatik, artinya penindakan hanya sebatas teguran dan pengarahan, bukan berupa tindakan penilangan.
-
Kenapa Wakil Ketua DPR meminta penyedia transportasi online untuk membuat fitur tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online. "Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,” kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kenapa daftar pustaka online penting? Media online acap dijadikan referensi karena memang ada banyak informasi dan data valid yang disampaikan ahli dan dibagikan kepada masyarakat secara online. Perkembangan internet mendorong referensi kredibel dari internet semakin banyak.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa yang ingin dicapai Kementan melalui percepatan tanam? Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan melakukan percepatan tanam dalam rangka peningkatan produksi padi dan jagung.
-
Kenapa program digitalisasi izin online dilakukan? Program digitalisasi perizinan diharapkan membuat proses perizinan di kepolisian akan lebih efektif. Pemerintah melalui Polri telah meluncurkan inovasi Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event secara online. Hal ini dimaksud untuk memudahkan para promotor dalam penyelenggaraan event.
"Kalau penegakan hukum itu dilakukan secara frontal tentu seperti tilang, tidak. Kita tetap memperingati dulu," kata Menhub Budi, di kantornya, Senin (29/1).
Menhub Budi menjelaskan, tindakan tersebut berupa operasi simpatik. Namun, pelaksanaannya seperti apa akan ditentukan setelah pembahasan yang juga melibatkan pengemudi online.
"Tetap tapi nanti akan ada operasi simpatik. Mengenai waktu dan produk hukum akan dibicarakan bersama-sama. Agar tidak melampaui apa yang dibicarakan tadi," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan belum menentukan lamanya waktu operasi simpatik.
"Menyangkut masalah waktu untuk tindakan simpatik seperti yang disampaikan oleh pak menteri tadi dari mereka tadi sudah mengusulkan antara satu-dua bulan begitu yah. Tapi kemudian akan kita bahas, nanti kan saya ada pertemuan lagi nih. Intinya adalah bahwa setelah tanggal 1 Februari kita tidak akan melakukan tindakan tegas dengan menggunakan tindakan tilang. Itu di catet dulu yah," kata Dirjen Budi.
Dan kemudian sebagai pengganti, tindakan bagi pengemudi yang tidak memiliki kelengkapan berupa teguran saja. "Misalnya, eh belum ada SIM umumnya, belum ada KIR nya untuk segera melengkapi demikian," ujarnya.
Baca juga:
Pengusaha sebut penolakan aturan taksi online dapat mengganggu investasi
Ini hasil pertemuan Menhub Budi dengan sopir taksi online selama 4 jam
Ini alasan sopir online tolak PM 108 terkait KIR dan stiker
Saat Menhub Budi dibandingkan dengan Menteri Susi hadapi pendemo
Aliando klaim 5.000 sopir taksi online turun ke jalan tuntut PM 108 dicabut