Menko Luhut: Pemerintah Siapkan Sanksi Rp500 Juta untuk Pejabat Suka Impor
Berdasarkan pasal 109, sanksi untuk produsen barang yang melakukan kecurangan dalam pencantuman nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah denda sebesar 3 kali nilai barang.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Pemerintah telah mengatur sanksi bagi produsen dan pembeli barang/jasa impor melalui Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri termasuk untuk alat kesehatan.
"Bagi pejabat pengadaan barang atau jasa, sanksi yang dikenakan berupa denda sebesar 1 persen dari nilai kontrak pengadaan barang atau jasa maksimal Rp 500 juta atau pemberhentian dari jabatan, pasal 107 dan pasal 108," kata Menkomarves Luhut, dalam konferensi Pers Upaya Peningkatan Penggunaan PDN Bidang Alat Kesehatan, Selasa (15/6/2021).
-
Kapan Kurniawan Dwi Yulianto lahir? Kelahiran Kurniawan Dwi Yulianto 13 Juli 1976
-
Kapan Alimin bin Prawirodirjo lahir? Lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1889, pria yang kerap disapa Alimin ini terlahir dari kalangan keluarga miskin.
-
Kenapa ekspor telur ke Singapura bisa menjadi bukti keberhasilan Indonesia di pasar dunia? Singapura menjadi salah satu negara dengan standar mutu dan keamanan pangan yang tinggi, sehingga ekspor ini menjadi salah satu keberhasilan Indonesia di pasar dunia.
-
Kenapa bisnis baju bekas impor dilarang di Indonesia? Presiden Jokowi mengungkapkan bisnis baju bekas impor ilegal sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri.
-
Siapa yang menjadi pelopor berdirinya penerbangan komersial di Indonesia? Pria ini menjadi pelopor adanya industri penerbangan komersil sekaligus menjabat KASAU pertama.
-
Kapan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir? Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir pada 7 Januari 1905, di Cepu, Jawa Tengah.
Sedangkan berdasarkan pasal 109, sanksi untuk produsen barang yang melakukan kecurangan dalam pencantuman nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah denda sebesar 3 kali nilai barang.
Tentunya, hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah agar terus mendorong industri untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas alat kesehatan (alkes) dalam negeri yang memenuhi standar keamanan dan mutu.
"Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong investasi meningkatkan kapasitas alkes, pemerintah juga akan lebih ketat memantau belanja Rumah Sakit, mewajibkan penggunaan program negeri melalui pengadaan barang jasa dan oleh K/L," ujarnya.
Selain itu, Pemerintah mewajibkan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui pengadaan barang/jasa oleh K/L/ Pemerintah daerah berdasarkan ketentuan perundangan yang tertera pada Undang-undang nomor 3 tahun 2014, PP nomor 29 tahun 2018, dan Perpres nomor 12 tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
"Indonesia saat ini terus menggaungkan semangat belanja produk dalam negeri, saya kira penting yaitu gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Di sisi lain kami melihat serapan belanja pemerintah untuk produk dalam negeri cukup rendah dibandingkan impor khususnya belanja alat kesehatan," katanya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Menko Luhut: Pemerintah Bisa Hemat Rp300 Triliun Jika Produksi Alkes Dalam Negeri
Pesanan Alkes Impor Capai Rp12,5 Triliun, Produk Dalam Negeri Hanya Rp2,9 Triliun
Nilai Impor Indonesia Turun Jadi USD 14,23 Miliar di Mei 2021
Data BPS: Ekspor Indonesia Turun 10,25 Persen di Mei 2021
BPS: Neraca Perdagangan Indonesia Surplus USD 2,36 Miliar di Mei 2021
Jaksa Agung Siap Usut Skandal Impor Emas Senilai Rp47,1 Triliun