Menteri Hanif sebut UMP tahun depan naik 11,5 persen
Angka ini berasal dari penjumlahan angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional tahun berjalan di 2015.
Pemerintah memasukkan formula pengupahan dalam paket kebijakan ekonomi agar isu upah buruh tak lagi menjadi persoalan setiap tahunnya. Formula ini telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dengan rumus UMP Tahun berjalan + (UMP tahun berjalan (inflasi + pertumbuhan ekonomi).
Berdasarkan rumus ini, pemerintah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan naik sebesar 11,5 persen. Angka ini berasal dari penjumlahan angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional tahun berjalan di 2015.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa julukan internasional Jakarta? Istilah ini agaknya masih asing di telinga masyarakat Indonesia, terlebih bagi warga Jakarta itu sendiri. Padahal, kepopulerannya sudah lama melekat di kalangan internasional. Menariknya, sematan kata “The Big Durian” membuatnya sering disamakan dengan Kota New York di Amerika.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Siapa saja yang diarak di Jakarta? Pawai Emas Timnas Indonesia Diarak Keliling Jakarta Lautan suporter mulai dari Kemenpora hingga Bundaran Hotel Indonesia. Mereka antusias mengikuti arak-arakan pemain Timnas
"Ya, 11,5 persen, gabungan angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Itu data BPS," kata Hanif di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/11).
Besaran UMP itu, kata Politikus PKB ini, sudah dibahas dalam rapat koordinasi dengan Presiden Jokowi. Angka ini menjadi rujukan bagi para kepala daerah yang hendak menetapkan UMP 2016. "Kemarin sudah rakor dengan presiden segala macam," katanya.
Hanif menegaskan, segala aturan yang dibuat pemerintah layaknya dipatuhi dan diikuti, termasuk upah buruh ini. Dia berharap buruh tak lagi melakukan aksi demonstrasi menolak PP 78 2015. Menurutnya PP ini sudah dibahas sejak belasan tahun lalu dan sudah melalui proses yang panjang.
"Orang sudah bahas itu gempor, muntah sudah mencret itu 12 tahun. Itu dewan pengupahan terlibat, tripartit nasional terlibat, pengusaha, buruh, semua. Tapi at the end, keputusan harus segera diambil," katanya.
Hanif menegaskan PP 78 tahun 2015 mempertimbangkan semua kepentingan buruh dan dunia usaha agar terus memperluas lapangan kerja. Kendati demikian, dia meminta para buruh mengeluarkan pendapatnya, dengan tetap menaati aturan yang berlaku.
"Ya kita harap tidak demo. Walaupun kita hargai haknya untuk itu. Tapi kalau mau demo, patuhi aturan, jangan tidak tertib, jangan anarkis, jangan melanggar aturan, karena kan yang punya hak orang lain juga bukan hanya teman-teman," tutupnya.
(mdk/sau)