Menteri Rini minta DPR setujui dan tak usik dana Rp 48 T untuk BUMN
DPR mengkritik besarnya anggaran untuk suntikan modal 35 perusahaan BUMN.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sudah menyampaikan rencana penambahan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada DPR.
Dalam draf Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015, PMN diusulkan sebesar Rp 48 triliun dan akan diberikan kepada 35 BUMN. Namun, Badan Anggaran (Banggar) DPR belum memberikan lampu hijau atas ide itu. DPR justru mengkritik besarnya PMN untuk BUMN.
-
Bagaimana cara DPR RI memastikan kinerja BUMN yang mendapat PMN? Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI," ujarnya.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Di mana pemakaman Brigjen TNI (P) Bom Soerjanto dilaksanakan? Alm Bom Soerjanto dimakamkan dengan cara militer di pemakaman Al-Azhar Memorial, Karawang.
-
Apa peran Rizki Natakusumah di DPR? Setelah menikahi Beby Tsabina, Rizki Natakusumah semakin menjadi pusat perhatian publik, terutama saat melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR RI.
-
Kenapa BRI mendukung UMKM? Koordinator Rumah BUMN BRI Yogyakarta S. Condro Rini (34) sangat menyadari bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, mendorong pelaku UMKM untuk terus maju dan berkembang salah satunya lewat Rumah BUMN, merupakan pekerjaan besar dan mulia.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
Kepala Banggar DPR Ahmadi Noor Supit merasa aneh atas usulan PMN Rp 48 triliun. Pihaknya menegaskan akan melakukan kajian mendalam atas ide Menteri Rini tersebut.
"Dari tahun-tahun sebelumnya kita hanya sedikit sekali memberikan, anggap harus ada PMN, sekarang diusulkan tambahan PMN luar biasa besarnya. Kalau tidak salah diambilnya dari pembiayaan, dari utang, atau penerbitan SUN. Tapi ini hal yang belum pernah terjadi, sehingga perlu adanya pendalaman," kata Noor di Jakarta, Selasa (20/1).
Menteri Rini menanggapi itu dengan santai. Dia berkukuh suntikan modal diperbesar agar negara tetap menguasai kepemilikan saham di perusahaan BUMN. Selain itu, pemerintahan Presiden Jokowi menginginkan membesarkan BUMN.
"Kalau perlu kepemilikan pemerintah tetap besar, karena banyak program kita ingin membangun, modal ini dibutuhkan," tegas Rini.
Bekas Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Megawati ini mendesak agar DPR menyetujui dan tidak mengusik soal tambahan modal tersebut. Terlebih, kebijakan ini guna membangun Tanah Air.
"Kami dari kementerian BUMN merasa bahwa jangan diusik kalau kepemilikan pemerintah tetap sah," ungkapnya.
menteri Rini mengaku tak khawatir belum adanya persetujuan dari DPR. "Ya kita bicarakan besok saja pada saatnya," singkatnya.
Baca juga:
Syarat BUMN penerima suntikan modal pemerintah versi Menteri Rini
Dapat modal Rp 700 M, Pindad bakal bikin 700 juta peluru per tahun
Disuntik modal pemerintah Rp 7 triliun, Antam garap 3 proyek
Menteri Rini beri modal lima anak usaha PTPN III miliaran Rupiah
Hapus utang, PLN disarankan jual aset non inti
Menteri Rini: Tahun ini tidak ada perusahaan BUMN melantai di bursa