Menteri Yuddy: Ada 3 kementerian belum deklarasi bebas korupsi
Hal ini sebagai upaya menciptakan lembaga yang memiliki komitmen mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengapresiasi langkah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan kementerian lain yang mendeklarasikan pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
Hal ini sebagai upaya menciptakan lembaga yang memiliki komitmen mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mewujudkan wilayah bebas korupsi, serta reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh unit kerja.
-
Kapan Kesepian Kronis muncul? Peristiwa besar dalam hidup, seperti kehilangan orang yang dicintai, perceraian, atau pensiun, dapat menyebabkan kesepian.
-
Kapan Kaisar Konstantin berkuasa? Kuil ini diyakini berasal dari antara tahun 324 dan 337 saat Konstantin berkuasa.
-
Kenapa Kurniawan Dwi Yulianto dipanggil "Kurus"? Pemain yang akrab dipanggil "Ade" dan juga sering dijuluki "Kurus" karena posturnya yang kecil ini lalu kembali ke Indonesia dan bermain di Liga Indonesia dan bermain dengan beberapa tim: PSM Makassar, PSPS Pekanbaru, PS Pelita Bakrie, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta , Persitara Jakarta Utara, Persela Lamongan,hingga PSMS Medan.
-
Kapan Kapolda Kepri mencium istrinya? Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Yan Fitri Halimansyah tertangkap kamera sedang mencium istrinya saat melantik ratusan calon anggota Polri di Polda Kepri.
-
Siapa yang mendampingi Kris Dayanti di Posyandu? Kris Dayanti terlihat berfoto bersama kader Posyandu.
-
Kapan Kurniawan Dwi Yulianto lahir? Kelahiran Kurniawan Dwi Yulianto 13 Juli 1976
"Saya apresiasi Pak Darmin sebagai kementerian yang ke-31 dalam pencanangan zona integritas. Yang paling penting itu bukan startnya tapi finishnya. Karena banyak juga yang sudah mendeklarasikan tapi tidak membangun dan melakukan upaya perbaikan dalam menciptakan satu institusi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani," ujar Yuddy di Jakarta, Selasa (5/4).
Untuk itu, dia mengimbau agar kementerian dan lembaga (K/L) yang belum mendeklarasikan Zona Integritas bisa mengikuti jejak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dia mencatat masih ada tiga kementerian yang belum mendeklarasikan Zona Integritas.
"Saya ingin menginformasikan ada tiga kementerian lagi yang masih ditunggu. Yaitu Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman, Kementerian Desa dan Wilayah Tertinggal, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang," jelas dia.
Selain itu, ada 11 lembaga non kementerian dan lembaga negara yang belum melakukan hal yang sama. Diantaranya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Perpustakaan Nasional, dan Badan Pengelola Perbatasan.
Adapula Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Yuddy menegaskan, ada 12 pemerintah provinsi yang juga belum menandatangani pencanangan Zona Integritas, yakni di Maluku Utara, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Banten, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Papua Barat, dan Riau.
"Masih ada 206 kabupaten kota yang belum melakukan komitmen membangun zona integritas. Tentu ini semua ingin kita sempurnakan, paling tidak ada komitmen menyatakan bahwa ada kesadaran untuk membangun wilayah bebas korupsi," pungkas dia.
Baca juga:
Soal reshuffle kabinet, Menteri Yuddy sebut peramal saja tidak tahu
Surat politisi Hanura minta fasilitas, Yuddy salahkan anak buahnya
Menteri Yuddy pesan anak buahnya tak langgar aturan
Jokowi sudah dilapori soal surat Menteri Yuddy minta fasilitas
Beredar surat anggota DPR Rachel Maryam minta fasilitas di Paris
Catut nama Menteri Yuddy, kader Hanura Wahyu Dewanto menghilang
Hanura akan investigasi surat Wahyu Dewanto minta pelesir ke Sydney