Ombudsman minta data pangan tersedia melalui satu pintu
Untuk dapat memiliki data pangan yang jelas, Lely mengharapkan, pemerintah mengembalikan otoritas tersebut kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang.
Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty meminta kepada pemerintah agar data pangan di Indonesia masuk melalui satu pintu. Hal tersebut, dikarenakan adanya perbedaan data yang dimiliki Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) dalam memuat data pangan di Indonesia.
Untuk dapat memiliki data pangan yang jelas, Lely mengharapkan, pemerintah mengembalikan otoritas tersebut kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Siapa yang menyampaikan sejumlah catatan terkait usulan tambahan anggaran BPS? Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut menyampaikan sejumlah catatan.
-
Siapa yang menetapkan besaran honor untuk anggota PPS? Besaran honor dan santunan anggota PPS ditentukan dalam surat keputusan KPU Nomor 472 tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML).
-
Bagaimana tanggapan Plt Kepala BPS terkait kritik Komisi XI DPR RI? Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Apa tugas utama dari BPS? Tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.
"Sesuai Undang-Undang statistik itu, di mana BPS memiliki otoritas dikembalikan ke sana jadi data itulah yang resmi pasti yang kemudian harus menjadi pegangan bagi semua," katanya dalam diskusi Ketahanan Pangan Jelang Lebaran, di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (28/4).
Dia mengungkapkan, pemerintah juga harus mengambil tindakan. Sebab, keterbukaan data pangan harus lebih jelas. Sehingga masyarakat dan para petani dapat menerima informasi yang tepat. Harapannya tidak ada lagi simpang siur mengenai perbedaan data.
"Buatlah aturan yang fair, aturan main, regulasi. Kedua berorientasi kepada kepentingan publik. Kita punya semua kecurigaan-kecurigaan mendekati 2019. Harus dibuktikan dengan fakta dan data sehingga masyarakat merasakan petani pun ikut merasakan," jelas Lely.
Sebelumnya, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penyediaan, pemanfaatan, pengembangan data dan indivasi di bidang pangan. Kerjasama tersebut bertujuan agar kedua belah pihak dapat saling bertukar indivasi yang saling mendukung dan dibutuhkan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penugasan pemerintah.
Dalam kerjasama itu juga meliputi nota kesepahaman antara lain penyediaan data dan informasi statistik melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data dan informasi statistik di bidang pangan.
Kemudian pemanfaatan data dan informasi statistik di bidang pangan. Selain itu, pengembangan sistem informasi statistik di bidang pangan, serta dukungan fasilitas serta peralatan analisa mutu pangan.
(mdk/fik)