Pembebasan Lahan Ibu Kota Baru Terganjal Status Kawasan Hutan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengakui belum bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahan di lokasi Ibu Kota Baru, Kalimantan Timur. Sebab sejauh ini, lahan dijadikan lokasi ibu kota masih berstatus sebagai kawasan hutan.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengakui belum bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahan di lokasi Ibu Kota Baru, Kalimantan Timur. Sebab sejauh ini, lahan dijadikan lokasi ibu kota masih berstatus sebagai kawasan hutan.
Direktur Pengadaan Lahan Kementerian ATR/BPN, Arie Yuriwin, mengatakan untuk membebaskan lahan di ibu kota pihaknya tidak bisa bekerja secara sendiri. Untuk itu, pihaknya juga mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terlebih dahulu mengurus dan mengubah statusnya. Setelah mampu merubah status lahan kawasan kehutanan, barulah pihaknya bisa mengeksekusi lahan tersebut.
-
Bagaimana payudara ibu menyusui berubah? Produksi ASI dimulai bahkan sebelum pasokan ASI lengkap, biasanya dua hingga empat hari setelah melahirkan. Pada tahap ini, beberapa ibu mengalami masa pembengkakan ketika payudara terasa sangat penuh dan tidak nyaman. Namun, ini biasanya berlangsung singkat dan membaik dalam 48 hingga 72 jam.
-
Siapa yang menganiaya ibu kandungnya di Pekanbaru? Pelaku insial H anak kandung korban, kejadian pengniayaan itu sudah lama, yakni pada Jumat 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib. Tapi, videonya baru tersebar sekarang, makanya kami langsung gerak cepat ke rumah pelaku," kata Bery kepada merdeka.com.
-
Di mana lokasi ibu kota baru Mesir? Ibu kota baru Mesir ini dirancang seluas 700 kilometer persegi atau kira-kira seukuran Singapura.
-
Siapa yang dijuluki sebagai Ibu Komando? Di bagian komentar, ada yang menyebut Juliana sebagai Ibu Komando.
-
Apa profesi ibu dari Pratama Arhan? Arhan adalah putra dari seorang ibu yang berprofesi sebagai tukang sayur keliling.
-
Di mana letak ibu kota Garut? Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Tarogong Kidul.
"Kan di kawasan kehutanan nanti kalau setelah dikeluarkan menjadi areal penggunaan tanah baru BPN masuk. Sekarang kan masih kawasan hutan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (3/10).
Sementara, sambil menunggu diubahnya status lahan tersebut, pihaknya akan menghitung anggaran yang akan digunakan untuk membebaskan lahan tersebut. Lantaran kawasan ibu kota baru 80 persen diantarannya akan memakai tanah milik negara yang diberikan kepada pengusaha dengan status Hutan Tanaman Industri (HTI). Sedangkan 20 persen sisanya merupakan lahan milik warga.
Rencananya, anggaran untuk pembebasan lahan pemindahan ibu kota ini baru akan disiapkan pada 2020. Meskipun begitu, dirinya belum bisa menyebutkan berapa jumlah anggaran yang akan dibutuhkan untuk membebaskan 20 persen lahan milik masyarakat. "Nanti 2020 lah kami siapkan anggarannya. Aku tidak hafal yaa," tandasnya.
Sebagai informasi saja, pemerintah akan memulai pembangunan ibu kota baru pada 2020 mendatang. Adapun tanah yang akan disiapkan yakni 180 ribu hektare lahan di kawasan ibu kota baru. Dari jumlah tersebut, mayoritas tanahnya berstatus hutan.
Baca juga:
KLHK Tangkap Penambang Batubara Ilegal di Kawasan Ibu Kota Baru
Ibu Kota Baru Tak Punya Mal?
Pemerintah Ingin Ibu Kota Baru Jadi Pilihan Tempat Tinggal Individu Unggulan Dunia
Rekomendasi Pansus, DPR Minta Pemerintah Perdalam Kajian Rencana Pemindahan Ibu Kota
Laporan Pansus Pemindahan Ibu Kota Tak Dibacakan, Anggota Dewan Protes
Dukung Infrastruktur Ibu Kota Baru, PUPR Kebut Pembangunan Tol Balikpapan - Samarinda
Pembalakan Liar dan Karhutla Ancam Rehabilitasi Orangutan di Ibu Kota Baru