Pemerintah Alihkan Dana Taperum PNS ke BP Tapera
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, ada 2 portepel atau portofolio pengalihan dana Taperum PNS, yakni dana Taperum PNS yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan dikelola Kementerian PUPR.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, ada 2 portepel atau portofolio pengalihan dana Taperum PNS, yakni dana Taperum PNS yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan dikelola Kementerian PUPR.
"Sementara laporan akhir likuidasi sudah kami lakukan dan semua dana sudah beralih ke BP Tapera, itu terlihat ada 2 portepel yang dialihkan dari pertama kementerian keuangan, kemudian yang ke-2 kementerian PUPR dialihkan kepada BP Tapera," kata Eko dalam RPD dengan Komisi V DPR RI, Rabu (31/3).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Kapan Kementerian PUPR menyelesaikan sebagian besar proyek strategis nasional? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga Juli 2023 telah merampungkan 87 Proyek Strategis Nasional (PSN) atau 70 persen dari target 125 PSN.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Kenapa Kemenpan-RB memperketat tes CPNS? Azwar Anas juga memastikan tes CPNS tahun ini akan lebih ketat. Salah satunya, dengan memasang dua kamera Face Recognition. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi joki CPNS."Tahun ini kita perketat dengan membuat Face Recognition baik di depan saat pendaftaran maupun di dalam di depan komputer. Sehingga tidak terjadi lagi seperti di kasus kejadian kemarin ada joki yang masih bisa masuk," bebernya.
Secara rinci, Eko menyebutkan, dana Taperum PNS yang dikelola oleh Kementerian Keuangan bentuknya berupa deposito, di mana Kementerian Keuangan telah mengalihkan deposito kepada BP Tapera sebesar Rp 10 triliun.
Kemudian dalam bentuk giro, Kementerian keuangan telah mengalihkan giro kepada BP Tapera sebesar Rp 1 miliar. Selain itu dana lainnya berupa dana di kas umum negara, Kementerian Keuangan telah mengalihkan dana di kas umum negara kepada BP Tapera sebesar Rp 879 miliar.
"Sementara kalau dari PUPR dalam bentuk piutang, deposito, giro dan daerah hasil konversi dari aset lainnya," katanya.
Untuk piutang, Kementerian PUPR telah menyerahkan seluruh piutang kepada BP Tapera sebesar Rp 16 miliar, disertai dengan daftar nama debitur dan detil atas piutang tersebut. Sementara untuk deposito, Kementerian PUPR mengalihkan deposito ke BP Tapera sebesar Rp 872 miliar.
Selanjutnya, Kementerian PUPR telah mengalihkan giro kepada BP Tapera sebesar Rp 80 miliar. Dan Kementerian PUPR juga telah mengalihkan dana hasil konversi dari aset lainnya kepada BP Tapera sebesar Rp 1,9 miliar.
"Itu lah bagaimana dengan proses kegiatan BP Tapera saat ini di tahun 2021 ini adalah saat ini ada berbagai peraturan yang kami tengah siapkan. Kami berharap ini bisa kami finalisasi dalam waktu dekat ya. Tapi ini terus terang saja belum mempengaruhi operasionalnya BP Tapera," ujarnya.
Eko menambahkan, saat ini di Kementerian PUPR telah menyelesaikan 8 dari 10 Peraturan BP Tapera. Di antaranya yang sudah selesai yakni tata cara penunjukkan Bank Kustodian, tata cara penunjukkan Manajer investasi, prinsip Syariah dalam pengelolaan dana Tapera.
Kemudian, penunjukkan Bank penampung dan mitra pembayaran oleh Bank Kustodian, pedoman umum pengadaan barang/jasa, penunjukkan bank penyalur, kepesertaan dan simpanan tabungan perumahan rakyat, dan pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat.
Sedangkan peraturan BP Tapera yang masih dalam proses, yakni pembiayaan perumahan bagi peserta tabungan perumahan rakyat, dan lapora pengelolaan program tabungan perumahan rakyat. "Ya sementara peraturan BP Tapera yang sudah diselesaikan dari 10 peraturan BP yang harus diselesaikan telah diselesaikan sebanyak 8 peraturan ya. Kalau aturan-aturan ini, tentu saja sebagian besar berhubungan dengan operasionalisasi dari BP tapera," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)