Pemerintah dan DPR sepakat defisit anggaran turun jadi Rp 298,7 T
Defisit anggaran menipis karena asumsi pendapatan dari sektor migas akan meningkat.
Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) Perubahan 2016 turun dari sebesar Rp 313,2 triliun atau 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB), menjadi Rp 298,7 triliun atau 2,35 persen dari PDB.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah mengatakan penurunan ini karena penerimaan pajak migas dan penerimaan bukan bukan pajak (PNBP) migas mengalami peningkatan dibandingkan dengan usulan pemerintah akibat kenaikan asumsi Indonesia crude price (ICP) dan lifting minyak. Sementara itu, anggaran subsidi berkurang dari yang diusulkan pemerintah.
-
Kenapa Padi Salibu dilirik Pemprov Jabar? Padi dengan teknologi salibu saat ini tengah dilirik Pemprov Jabar sebagai upaya menjaga ketahanan pangan.
-
Kenapa Prabowo Subianto terlambat dalam acara peresmian? Prabowo meminta maaf karena terlambat menghadiri peresmian sebab harus berganti helikopter sampai tiga kali.
-
Bagaimana APBN digunakan untuk mencapai kesejahteraan yang merata? Fungsi distribusi, APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata tanpa kesenjangan.
-
Mengapa Agus Riewanto menganggap debat pilpres bermanfaat? Agus mengatakan, debat pilpres merupakan sesuatu yang bermanfaat untuk mengasah kemampuan mengartikulasikan ide dan gagasan pemimpin, sehingga perlu diadakan.
-
Kapan Prabowo tiba di Sumatera Barat? Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang Pariaman pada Sabtu (9/12) pagi.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
"Dari hasil yang kita lakukan di asumsi makro penerimaan migas dan nonmigas, kami mempertajam dua hal. Yakni kebutuhan mendesak yang tidak bisa dilakukan pemerintah, dan kebutuhan prioritas bagian dari RKP (rencana kerja pemerintah)," kata Said di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/6).
Dia menambahkan, setelah penurunan defisit tersebut, pihaknya mengharapkan pemerintah bisa lebih mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, yang menjadi program prioritas pemerintah.
Sebelumnya, pemerintah sempat mengusulkan tambahan pembiayaan sebesar Rp 40,2 triliun, terdiri dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun lalu sebesar Rp 19 triliun dan Rp 21,2 triliun sisanya didapat di pasar melalui penerbitan surat utang.
"Pemerintah harus fokus pada kebutuhan prioritas misalnya infrastruktur daerah, infrastruktur pusat, atau kebutuhan-kebutuhan yang intinya adalah sesuai RKP pemerintah ada unggulan prioritas kondisi perlu, dari tiga 3 hal itu harus jadi fokus tidak boleh semua KL sama rata," imbuhnya.
Baca juga:
Ini alasan Menkeu Bambang berikan PMN besar PLN dan BPJS Kesehatan
Hemat anggaran, mobil dinas pejabat cukup sewa dan tidak perlu beli
Primus minta Rp 20 M pemangkasan anggaran BUMN untuk staf ahli DPR
Anggaran dipangkas, renovasi gedung kementerian BUMN ditunda
Suntikan modal PLN membengkak, menkeu pastikan tak pakai kas negara
Gantikan Menteri Rini, menkeu bahas pemberian PMN bersama komisi VI
Pemerintah dan Banggar DPR sepakati 4 poin asumsi migas RAPBN-P 2016