Pemerintah Incar Tingkat Inklusi Keuangan Capai 90 Persen di 2024
Pemerintah menargetkan indeks inklusi keuangan Indonesia pada 2024 mencapai 90 persen. Berdasarkan hasil survei nasional Otoritas Jasa Keuangan pada 2019, indeks inklusi keuangan nasional baru 76,19 persen dengan tingkat literasi keuangan hanya 38,03 persen.
Pemerintah menargetkan indeks inklusi keuangan Indonesia pada 2024 mencapai 90 persen. Berdasarkan hasil survei nasional Otoritas Jasa Keuangan pada 2019, indeks inklusi keuangan nasional baru 76,19 persen dengan tingkat literasi keuangan hanya 38,03 persen.
"Tingkat inklusi keuangan ini kita ingin tingkatkan menjadi 90 persen pada tahun 2024," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Virtual Opening Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like IT), Jakarta, Selasa (3/8).
-
Siapa yang menyatakan pentingnya literasi dan inklusi keuangan untuk kesejahteraan masyarakat? Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae menyampaikan pentingnya literasi dan inklusi keuangan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
-
Kenapa OJK mengedukasi perempuan, guru, dan pelaku UMKM tentang literasi keuangan? Hal ini sejalan dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025 dan Sasaran Prioritas Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2023 yang menjadikan mereka sebagai sasaran strategis penerima program edukasi keuangan.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Di mana seminar tentang inklusi keuangan ini diadakan? Seminar bertema Accelerating Financial Inclusion to Empower Remote Regions and Rural Communities of ASEAN itu digelar di Hall B, Jakarta Convention Centre (JCC).
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa yang Sri Mulyani tunjukkan kepada cucunya? Sri Mulyani juga memperlihatkan pekerjaannya kepada cucu yang lebih besar.
Saat ini inklusi keuangan nasional terpusat pada sektor perbankan. Akibatnya ketika sektor ini terganggu maka, menimbulkan kemandekan dalam perputaran roda ekonomi.
Dia menambahkan, di masa pandemi Covid-19, perbankan tengah disibukkan melakukan restrukturisasi kredit para debiturnya. Sehingga membutuhkan pencadangan dana yang tidak sedikit. Meskipun likuiditas perbankan memadai, namun aspek kehati-hatian membuat penyaluran kredit juga masih terbatas di tengah ketidakpastian saat ini.
Inklusi dan Literasi Hindari Masyarakat dari Kejahatan Keuangan
Maka dari itu, Pemerintah ingin meningkatkan inklusi dan literasi keuangan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih luas dalam menentukan, mengelola dan menjaga aset yang dimiliki. Hal ini juga sekaligus untuk menghindari masyarakat dari instrumen investasi yang menarik tapi beresiko kehilangan aset yang dimiliki masyarakat.
"Jadi masyarakat tidak mudah diiming-imingi oleh produk investasi yang berpotensi kehilangan uangnya, karena ini kejahatan," kata dia.
Harus diakui, kata Menteri Sri Mulyani, berbagai potensi kejahatan berkedok investasi juga semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Apalagi mereka beredar di sekitar masyarakat.
Maka peningkatan tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan menjadi kunci melindungi masyarakat dari kejahatan sektor keuangan. "OJK ini akan terus menertibkan tapi jumlahnya saat ini disekitar anda ini sangat banyak dan itu sangat penting karena mereka ini juga sangat kreatif," kata dia.
(mdk/bim)