Mobil Hybrid Dapat Insentif dari Pemerintah

Mobil hybrid berhak mendapatkan fasilitas Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Ditanggung Pemerintahserta Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah.

Pemerintah kembali meluncurkan insentif pajak untuk kendaraan listrik. Kali ini, mobil hybrid juga berhak mendapatkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPNBM DTP) serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers mengenai Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan secara daring pada Senin (16/12/2024).

"Sesuai dengan program yang sudah berjalan, ini juga ada pembebasan bea masuk untuk EV CBU yang masih diberikan. Selain itu, untuk kendaraan bermotor hybrid, pemerintah memberikan diskon PPNBM DTP sebesar 3 persen," ungkap Airlangga.

Di sisi lain, insentif juga diperuntukkan bagi kendaraan listrik berbasis baterai yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertentu. Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pemberian insentif ini, baik untuk kendaraan roda empat yang diproduksi secara lokal maupun yang diimpor.

"PPNBM ditanggung pemerintah untuk kendaraan berbasis baterai atau EV atas impor EV roda tertentu yang CBU dan roda empat tertentu yang CKD masih akan dilanjutkan," tambah Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga menyatakan bahwa langkah pemberian insentif ini diambil dengan mempertimbangkan dua aspek, yaitu daya beli masyarakat dan kinerja industri.

"Jadi, ini dua sisi yang harus kita perhatikan secara seimbang, satu adalah daya beli di mana UMP memang harus dinaikkan, di sisi lain yang juga menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana kinerja dari industri, itu melalui insentif dan stimulus yang akan kita siapkan," tegas Agus.

Airlangga Hartarto meminta agar mobil hybrid diproduksi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa seharusnya para produsen atau agen pemegang merek (APM) fokus untuk memproduksi atau meluncurkan mobil hybrid terlebih dahulu.

"Yang penting bikin dulu, jangan nanya insentif mulu. Negara butuh pendapatan," ungkap Airlangga saat menghadiri GJAW 2024 di ICE, BSD, Tangerang, baru-baru ini.

Ia menambahkan bahwa pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas untuk mendukung industri otomotif, termasuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mobil listrik berbasis baterai.

Sementara itu, insentif untuk kendaraan listrik atau EV yang akan diterapkan tahun depan masih dalam tahap pembahasan, termasuk untuk kendaraan hybrid. "Nanti kita bahas, kita belum bahas termasuk yang listrik (insentif untuk tahun depan)," tegas Airlangga.

Infografis Menyambut Era Mobil Listrik di Indonesia