Pemerintah Tegaskan Rencana Pembubaran PLN Batubara Masih Kajian
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) angkat suara, terkait rencana pembubaran anak usaha PLN Batubara. Pembubaran perusahaan bergerak di jual beli batubara itu, dinilai menjadi salah satu langkah untuk efisiensi.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) angkat suara, terkait rencana pembubaran anak usaha PLN Batubara. Pembubaran perusahaan bergerak di jual beli batubara itu, dinilai menjadi salah satu langkah untuk efisiensi.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, sejauh ini Kementerian BUMN masih mengkaji secara teknis untuk langkah pembubarannya. Sebab, ada perhitungan-perhitungan akan dilihat, seperti hal teknis dan nilai aset perusahaan.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa yang dibangun oleh PLN di IKN Nusantara? PT PLN (Persero) siap memenuhi kebutuhan listrik hijau di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 Megawatt (MW).
"Nanti dari sana baru kita ambil langkah untuk pembubarannya. Kemudian kenapa harus dibubarkan salah satunya adalah supaya efisiensi," kata Arya kepada wartawan, Jumat (14/1).
Pemerintah melihat, selama ini batubara yang dibeli oleh PLN, berasal dari PLN Batubara. Sementara, dengan skema tersebut, PLN Batubara tetap ambil margin.
Tentu itu membuat skema distribusi batubara menjadi tidak efisien dari sisi biaya. Jika PLN Batubara sudah dibubarkan maka para produsen batubara bisa langsung memasok batubara ke pembangkit listrik.
"Dengan cara ini nanti pemilik-pemilik batubara itu akan langsung ke PLN jadi tidak lagi pakai di tengah-tengah yang namanya PLN BatuBara gitu ya," ujarnya.
Stok Batubara Cukup, Pemerintah Jamin Suplai Listrik PLN Aman Hingga Akhir Januari
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menjamin pasokan dan suplai listrik nasional dari PT Perusahaan Listrik Nasional atau PLN (Persero) aman hingga akhir Januari 2022.
Arifin menjelaskan bahwa pemerintah telah menginventarisir jumlah stok batubara dari pihak produsen ke PLN. Hingga saat ini stok tercatat sudah mencukupi.
"Jadi ada tambahan 5,17 juta ton. Jadi dalam bulan Januari ini kebutuhan PLN sebesar 16,2 juta ton bisa diamankan," ujar Arifin dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (13/1).
"Itu tentu saja bisa dilakukan dengan bantuan produsen-produsen, kemudian juga asosiasi angkutan yang diminta kerahkan armada untuk bisa mendukung kebutuhan," dia menambahkan.
Dari temuan itu, dia menyimpulkan, dimulai pada 10-11 Januari lalu, stok batubara di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) besar milik PLN bisa diamankan hingga 15 hari operasi (HOP).
"Ini sampai akhir Januari kita bisa pastikan pasokan ini bisa diamankan," tegas Arifin.
Sementara untuk untuk distribusi listrik ke daerah-daerah pelosok yang belum terjangkau PLTU besar, pemerintah masih mewajibkan pembangkit listriknya punya stok batubara untuk 20 hari operasi.
"Dari hasil terakhir kemarin sore (Selasa, 12 Januari), sudah ada statement dari PLN, sudah bisa meyakinkan, karena kontraksi juga sudah di-close," pungkas Arifin.
(mdk/bim)