Perbankan disebut paling diuntungkan dari aturan biaya isi ulang e-money
"Jadi bank itu yang diuntungkan. Kenapa? karena sebetulnya ini dana yang sangat murah dari masyarakat karena tanpa bunga dan top up nya dibiayai lagi," ujar Alvin.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie menilai perbankan adalah pihak yang paling diuntungkan dengan adanya rencana aturan Bank Indonesia (BI) melakukan penarikan biaya isi ulang uang elektronik atau e-money. Di mana, perbankan akan memperoleh dana dalam jumlah besar dan juga murah dari masyarakat.
"Jadi bank itu yang diuntungkan. Kenapa? karena sebetulnya ini dana yang sangat murah dari masyarakat karena tanpa bunga dan top up nya dibiayai lagi," ujar Alvin saat ditemui merdeka.com di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (20/9).
-
Apa yang ingin dicapai OJK dari pengembangan perbankan syariah? Bank syariah saat ini sedang kita coba arahkan untuk memberikan alternatif produkproduk perbankan syariah yang bukan merupakan bayangan dari produk-produk yang sudah ada di perbankan konvensional,” kata Dian.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas layanan e-meterai? “Terkait hal ini, kami juga terus berkoordinasi dengan PERURI sebagai instansi pengampu meterai elektronik untuk segera mengatasi kendala yang terjadi serta juga menyiapkan opsi lainnya. Yang dapat dipastikan adalah keputusan yang diambil pemerintah tidak akan merugikan pelamar seleksi CPNS,” ujarnya.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Apa yang Ombudsman RI ungkapkan tentang Puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
Alvin mengatakan, perbankan juga akan memperoleh keuntungan apabila melakukan perputaran dana yang dihimpun dari masyarakat. Belum lagi, perbankan sudah melakukan penarikan biaya administrasi setiap bulan dari rekening nasabah yang terdaftar di perbankan.
"Karena setiap bulannya sudah dikenai biaya administrasi kan? Ada Rp 10.000 ada Rp 15.000 ditambah lagi dari dana mengendap, lalu dari top up. Selain mendapat dana dari nasabah, tentunya bank juga mendapat manfaat keuntungan dengan perputaran uang yang besar tersebut," jelas Alvin.
Alvin mengatakan ajakan pemerintah menggunakan sistem pembayaran non tunai merupakan hal yang baik karena lebih efisien. Namun, sistem tersebut harus diikuti dengan penerapan kebijakan yang tidak membuat kontroversi pada masyarakat.
"E-money ini kan sebenarnya membuat ekonomi kita makin efisien. Pemerintah tidak usah lagi mencetak uang kartal kemudian juga transaksi itu lebih mudah dipantau oleh pemerintah," pungkasnya.
Baca juga:
Ombudsman tuding aturan biaya isi ulang e-money bisa gagalkan program Jokowi
Ombudsman: Negara lain tak ada biaya isi ulang e-money, malah dikasih bonus
Bank pemerintah sepakat tak kenakan biaya isi ulang e-money
Bos BNI sebut besaran pungutan isi ulang e-money ditentukan toko ritel dkk
Aturan biaya isi ulang e-money dinilai berbenturan dengan program non-tunai