'Pinjaman ADB harus optimalkan masalah ekonomi bukan kereta cepat'
Pemerintah harus menemukan solusi dari pemanfaatan dana pinjaman lebih baik digunakan untuk menciptakan lapangan kerja.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengabaikan sektor-sektor prioritas yang mampu mengatasi gejolak demonstrasi terutama Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut dia, pemerintah harus mampu mengoptimalkan dana pinjaman utang untuk permasalahan gejolak ekonomi di tanah air salah satu pemecatan karyawan.
"BKPM jalan sendiri yang penting investasi masuk tidak peduli yang masuk ke sektor mana. Nah, ini yang berdampak investasi masuk tetapi gelombang demonstrasi PHK tetap berlangsung," ujar Enny saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Minggu (14/2).
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Kapan Balai Yasa Madiun diserahterimakan ke PT Industri Kereta Api? Pada tahun 1981, Balai Yasa Madiun diserah terima dari Perusahan Jawatan Kereta Api (PJKA) ke PT Industri Kereta Api (Persero).
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Mengapa BYD dan Bank Mandiri berkolaborasi? Berangkat dari visi yang sama, kolaborasi ini memiliki tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dapat memiliki kendaraan listrik untuk mendorong perubahan gaya hidup ramah lingkungan.
Enny menegaskan masyarakat tak ingin diam-diam pemerintah menggunakan dana pinjaman utang dari Asian Development Bank (ADB) untuk mendanai proyek kereta cepat.
"Ini yang belum jelas betul ADB itu menawarkan utang, tetapi pemerintah punya perencanaan tidak? Kita tidak mau utang untuk membiayai kereta api cepat, itu celakanya bisa 3-4 kali lipat," jelas dia.
Untuk itu, Enny meminta pemerintah agar bisa menemukan solusi dari pemanfaatan dana pinjaman utang lebih baik digunakan untuk menciptakan lapangan kerja. Saat ini investasi yang masuk ke Indonesia tidak pernah masuk kedalam industri padat karya.
"Angka pengangguran bisa bertambah, kalo tidak ada terobosan dari pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja ini bahaya. Karena kita lihat sekalipun ada investasi baru masuk tapi kan tidak ada yang ke industri padat karya. Ini kan kesalahan pemerintah, mestinya pemerintah memberikan berbagai fasilitas, intensif tapi harusnya fokus ke industri padat karya," pungkas dia.
Sebelumnya, Presiden Asian Development Bank (ADB), Takehiko Nakao mengatakan pihaknya selalu mendukung program-program pemerintah. Salah satunya dengan memperbesar alokasi dana pinjaman untuk Indonesia.
"Tahun lalu sebesar USD 1,7 miliar. Tahun sebelumnya, jangka waktu 5 tahun, sebesar USD 700 juta. Kami berkomitmen USD 10 miliar dalam 5 tahun kedepan, ada peningkatan. Dan kami ingin mendukung upaya Indonesia dalam hal pengembangan investasi infrastruktur dan reformasi birokrasi," kata Nakao di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/2).
Pinjaman tersebut difokuskan untuk layanan pendidikan, pengelolaan keuangan publik, energi bersih, infrastruktur pedesaan dan pengendalian banjir. Untuk itu, Nakao menyambut baik inisiatif pemerintahan Jokowi untuk mempermudah pembiayaan infrastruktur, termasuk suntikan modal pemerintah bagi BUMN dan adanya jaminan pemerintah untuk pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN.
Baca juga:
Pungutan dana kelapa sawit USD 50 per ton bakal digugat ke MA
Pengamat: Pemerintah Jokowi tambah utang tapi produktivitas menurun
Ubah Danau Toba jadi cara pemerintah hadapi perlambatan ekonomi
Wapres JK ancam hukum berat pengembang pelanggar hunian berimbang
REI apresiasi iuran tabungan perumahan rakyat dari gaji pegawai
REI dukung upaya pemerintah tekan suku bunga kredit perbankan