RAPBN 2019, Pemerintah sediakan dana KUR Rp 12,2 Triliun
Selain itu, tarif pajak UMKM turun menjadi 0,5 persen. Sementara itu, di awal Kabinet Kerja atau periode 2015 hingga semester I tahun 2018, dana sebesar Rp 299,9 triliun telah disalurkan untuk program KUR.
Pemerintah bakal mendorong perkembangan usaha mirko, kecil dan menengah di Tahun 2019. Anggaran subsidi KUR (Kredit Usaha Rakyat) disediakan sebesar Rp 12,2 triliun serta dana bergulir bagi usaha ultra mikro sebesar Rp 3 triliun.
"Tahun 2019, Pemerintah terus meningkatkan bantuan kepada UMKM dan Koperasi melalui subsidi KUR yang akan mencapai Rp12,2 triliun dan dana bergulir bagi usaha ultra mikro sebesar Rp3 triliun," ujar Presiden Joko Widodo dalam pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2019 di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8).
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi menyampaikan pentingnya UU Perampasan Aset? Jokowi menegaskan, aset yang seharusnya milik negara dan rakyat harus dikembalikan. Para pelaku pun mesti bertanggungjawab akibat perbuatannya yang merugikan negara."Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan," pungkasnya.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Jokowi? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung memulai implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik untuk masyarakat Badung.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Selain itu, tarif pajak UMKM turun menjadi 0,5 persen. Sementara itu, di awal Kabinet Kerja atau periode 2015 hingga semester I tahun 2018, dana sebesar Rp 299,9 triliun telah disalurkan untuk program KUR.
"Dengan nilai realisasi subsidi bunga KUR sebesar Rp32,1 triliun dan telah dinikmati oleh 12,3 juta UMKM. Program dana bergulir ultra mikro untuk masyarakat di lapis terbawah telah disalurkan sebesar Rp1,1 triliun kepada 392,1 ribu usaha mikro."
Pemerintahan Jokowi sendiri sudah membuat rincian asumsi belanja negara di tahun 2019.
Belanja negara di tahun 2019 meliputi:
1. Anggaran Pendidikan Rp 487,9 triliun. Nilai tersebut 20 persen dari total belanja negara atau meningkat 38,1 persen dibanding realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp 353,4 triliun.
2. Anggaran Kesehatan Rp 122 triliun atau naik dua kali lipat dari anggaran tahun 2014 sebesar Rp 59,7 triliun.
3. Infrastruktur Rp 420,5 triliun. Di awal kabinet kerja 2015, belanja negara di bidang infrastruktur sebesar Rp 256,1 triliun. Dan di tahun 2014 hanya sekitar Rp 154,7 triliun.
4. Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa Rp 832,3 triliun atau meningkat 9 persen dari perkiraan realisasi 2018
Baca juga:
Nota Keuangan RAPBN 2019: Defisit anggaran diprediksi Rp 21,7 triliun
Nota keuangan RAPBN 2019: Inflasi ditarget 3,5 persen
Nota Keuangan RAPBN 2019: Dana desa ditargetkan Rp 832,3 T
Nota Keuangan RAPBN 2019: Belanja Negara tembus Rp 2.439 Triliun
Pemerintah tetapkan subsidi KUR Rp 12,2 triliun di RAPBN 2019