SBY sembunyikan kegagalan pengentasan kemiskinan
Banyak anggaran kemiskinan digerogoti birokrat pemilik program pengentasan kemiskinan.
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berakhir Oktober 2014. Sepanjang 10 tahun kepemimpinannya, SBY dinilai gagal mensejahterakan rakyat.
Hal itu dikemukakan Peneliti Kebijakan Publik Prakarsa, Ah Maftuchan. Kegagalan SBY khususnya soal upaya mengurangi angka kemiskinan.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Kapan Kepala BPIP meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila di bantaran Kali Code Yogyakarta? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi, meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila sekaligus membagikan Program Basis (Bantuan Atasi Stunting) berupa pemberian makanan sehat serta pemberian paket belajar kepada anak-anak Bantaran Kali Code Yogyakarta, Senin (28/8/23).
-
Kenapa Kepala BPIP meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila di bantaran Kali Code Yogyakarta? Yudian mengatakan, anak-anak merupakan harapan kepemimpinan masa depan bangsa dan Pojok Taman Baca Pancasila sebagai bentuk gotong royong untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
-
Kenapa BPH Migas dan Gubernur Sulawesi Utara menandatangani PKS? "Penandatanganan PKS ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran. BPH Migas perlu menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati.
-
Kenapa sapi Presiden Jokowi di Blora mengamuk? Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
Maftuchan mengatakan SBY mempunyai banyak sekali program penanggulangan kemiskinan. Namun efektivitas program tersebut sangat rendah. Di 2009 lalu, SBY berjanji akan menekan kemiskinan mencapai 8 persen sampai akhir periode pemerintahannya.
"Sekarang kemiskinan masih 11,6 persen. Artinya program penanggulangan kemiskinan selain fragmented dikerjakan banyak lembaga tidak efektif," ucapnya di Mampang, Jakarta, Rabu (20/8).
Ini semakin diperparah dengan besarnya anggaran kemiskinan di era pemerintahan SBY yang mencapai Rp 95 triliun. Besarnya anggaran itu tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan yang hanya 0,8 persen. Dia menuding, banyak anggaran kemiskinan digerogoti birokrat pemilik pengentasan kemiskinan.
"Ongkosnya mahal sekali. Belanja tukang yang mengentaskan kemiskinan lebih besar dari biaya yang diterima orang miskin," tegasnya.
Tidak hanya soal kemiskinan, SBY juga dinilai gagal dalam implementasi BPJS Kesehatan. Seharusnya SBY memasukkan data masyarakat 96,7 juta jiwa seperti rekomendasi BPS. Namun SBY bersikukuh hanya memasukkan 86,4 juta jiwa dalam BPJS Kesehatan.
"Ada selisih 10 juta lebih penduduk seharusnya berhak menerima bantuan iuran, mereka tidak menerima," tutupnya singkat.
(mdk/noe)