Sederet temuan mengejutkan di balik keputusan RI impor 500.000 ton beras

Ada penyalahgunaan wewenang

Kementerian Perdagangan akan mengimpor 500.000 ton beras pada akhir Januari 2018. Ini dilaksanakan demi menjaga stok dan harga beras yang saat ini melonjak di pasaran. Beras khusus yang diimpor tersebut direncanakan sampai di Indonesia akhir Januari 2018 ini.

Ada pun untuk impor beras dari Vietnam dan Thailand tersebut, Kemendag menunjuk langsung PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan impor.

Ombudman RI mencurigai adanya penyalahgunaan wewenang dalam penunjukan langsung yang dilakukan oleh Lembaga yang dipimpin oleh Enggartiasto Lukita tersebut. Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, penunjukan langsung kepada PT PPI sebagai importir beras berpotensi melanggar Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres).

"Pasal 3 ayat (2) huruf d Perpres No. 48/2016 dan diktum ketujuh angka 3 Inpres No. 5/2015 mengatur bahwa yang diberikan tugas impor dalam menjaga stabilitas harga adalah Perum Bulog," ungkapnya di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (15/1).

Posisi Perum Bulog tersebut didukung oleh notifikasi WTO (World Trade Organisation) terhadap Perum Bulog sebagai STE (State Trade Enterprise). "Karena di Indonesia hanya bulog yang punya notifikasi dari WTO. Kalau itu dicederai itu pergaulan internasional bisa rusak," tegas dia.

Selain itu, Ombudsman juga menemukan adanya indikasi konflik kepentingan dalam kebijakan yang dibuat Kementerian Perdagangan tersebut. "Permendag No. 1/2018 dibuat begitu cepat dan tanpa sosialisasi dan mengandung potensi konflik kepentingan. Apakah impor beras khusus termasuk yang diatur pemerintah penugasannya, apakah kelangkaan beras khusus yang menyebabkan naiknya harga beras," kata dia.

Ombudsman RI juga mempertanyakan kredibilitas PT PPI sebagai importir. Apa yang menjadi dasar penunjukan langsung tersebut. "Permendag No. 1/2018 tanpa sosialisasi agar mengatur supaya BUMN dan PT PPI untuk mengimpor. Apakah PT PPI yang ditunjuk sebagai importir sudah berpengalaman dalam melakukan operasi pasar? Menurut saya itu (PT PPI) bukan institusi yang benar untuk impor," tandas dia.

Perbedaan data mencolok

Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai merasa heran sekaligus mempertanyakan kebijakan pemerintah Jokowi-Jk yang memutuskan untuk mengimpor 500.000 ton beras. Impor sendiri akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan.

Menurut dia, informasi seputar stok beras dalam negeri saat ini tidak jelas keakuratannya. Sebab, ada perbedaan data stok beras yang disampaikan Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian.

"Yang menjadi perhatian publik juga kebijakan impor beras, karena info beda. Kementan (Kementerian Pertanian) sebut stok beras cukup. Sementara Kementerian Perdagangan menyatakan stok langka dan diperlukan impor beras," ungkapnya di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (15/1).

Dengan melakukan impor ini, Amzulian mempertanyakan soal surplus beras yang kerap disebut oleh Kementerian Pertanian. "Kementerian Pertanian selalu mengatakan beras surplus dan stok cukup hanya berdasarkan perkiraan luas panen dan produksi gabah tanpa disertai jumlah dan sebaran stok secara riil," kata dia.

Oleh karena banyaknya data simpang siur, kebijakan impor yang diputuskan pemerintah dinilai keliru. "Gejala kenaikan harga sejak akhir tahun tanpa temuan penimbunan dalam jumlah besar mengindikasikan kemungkinan proses mark up data produksi dalam model perhitungan yang digunakan selama ini," jelas dia.

"Akibat pernyataan surplus yang tidak didukung data akurat tentang jumlah dan sebaran stok beras yang sesungguhnya di masyarakat, pengambilan keputusan berpotensi keliru," tandasnya.

Maladministrasi dalam pengelolaan data

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan gejala maladministrasi dalam pengelolaan data stok dan rencana impor beras 500.000 ton.

Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya pemantauan di 31 provinsi pada 10-12 Januari 2018 terkait rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah pada awal 2018.

Hal itu dianggap penting, mengingat kebijakan impor beras kerap kali menuai kontroversi di mana Menteri Pertanian menyatakan beras cukup bahkan surplus, tetapi Menteri Perdagangan menyatakan stok langka sehingga diperlukan impor.

"Dari peta keluhan pedagangan, stok beras pas-pasan, tidak merata, dan harga meningkat tajam sejak Desember. Menyikapi kenyataan tersebut pemerintah telah mengambil kebijakan impor beras dan melakukan operasi pasar masif oleh Bulog sesuai jumlah stok yang tersedia. Namun, Ombudsman melihat ada gejala maladministrasi dalam situasi ini," ucapnya.

ORI melihat telah terjadi penyampaian informasi stok yang tidak akurat kepada publik, pengabaian prinsip kehati-hatian, dan penggunaan kewenangan untuk tujuan lain. Selain itu, pihaknya menilai terjadi penyalahgunaan kewenangan, prosedur tak patut/pembiaran, dan konflik kepentingan.

Oleh karena itu, Ombudsman menyarankan agar pemerintah mengambil beberapa langkah untuk mencegah terjadinya maladministrasi dan meluasnya ketidakpercayaan publik. "Lakukan pemerataan stok, tingkatkan koordinasi dengan kepala daerah untuk mengatasi penahanan stok lokal secara berlebihan," tuturnya.

Pihaknya juga menyarankan agar dilakukan pengembalian tugas impor beras kepada Perum Bulog dan jika perlu diterapkan skema kontrak tunda (blanked contract).

ORI sekaligus menyarankan penghentian pembangunan opini surplus dan kegiatan perayaan panen yang berlebihan. "Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap program cetak sawah, luas tambah tanah, benih subsidi, dan pemberantasan hama," ujarnya.

ORI juga mengimbau ditetapkannya tahapan pencapaian jumlah stok yang kredibel untuk menjaga psikologi pasar. "Beri dukungan maksimum kepada BPS untuk menyediakan data produksi dan stok yang lebih akurat dan efektifkan kembali fungsi koordinasi oleh Kemenko Perekonomian sehingga perbedaan antar-instansi tidak perlu menjadi perdebatan yang tidak produktif," katanya.

Pemerintah akhirnya tunjuk Bulog

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan adanya beberapa penyesuaian terkait kebijakan impor beras guna membantu persediaan stok beras di awal tahun 2018. Penyesuaian ini berdasarkan Inpres RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Dia menjelaskan, pemerintah telah mengubah mekanisme pelaksanaan impor beras, di mana penugasan tersebut dialihkan dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) kepada Badan Urusan Logistik (Bulog). Sementara beras yang akan diimpor adalah beras umum dan premium dari yang sebelumnya merupakan beras khusus.

"Dengan demikian impor beras yang tadinya direncanakan melalui pelaksanaan peraturan menteri perdagangan dialihkan atau kalimatnya, impor yang tadinya direncanakan didasarkan kepada Kemendag itu dihentikan dan pemerintah mengubahnya menjadi impor beras melalui Bulog berdasarkan Perpres 48 2016," kata Darmin di kantornya Jakarta, Senin (15/1).

Selain itu, impor beras sebanyak 500 ribu ton itu akan dilakukan secara bertahap. Paling tidak impor akan dilakukan hingga pertengahan Februari 2018. "Itu bisa 20 tahap jadi mungkin tidak sekaligus datang, itu pasti bertahap sampai dengan akhir paling lambat pertengahan Februari tapi kalau harga belum turun kita lanjut sampai akhir Maret," ujarnya.

Menurutnya alasan dari peralihan impor dari PT PPI ke Bulog karena untuk stabilisasi harga dan memperkuat cadangan beras Pemerintah. "Di dalam Perpres 48 jelas itu adalah Bulog. Tidak ada ditambahkan yang lain-lain," jelasnya.