Selain Investasi, Pemerintah Turut Kaji Omnibus Law Perpajakan dan Izin Ekspor Impor
Pemerintah Jokowi-JK akan merevisi sebanyak 72 peraturan perundang-undangan terkait proses perizinan investasi di dalam negeri yang dituangkan dalam bentuk omnibus law. Langkah tersebut dilakukan guna mempermudah investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.
Pemerintah Jokowi-JK akan merevisi sebanyak 72 peraturan perundang-undangan terkait proses perizinan investasi di dalam negeri yang dituangkan dalam bentuk omnibus law. Langkah tersebut dilakukan guna mempermudah investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.
Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, selain omnibus law izin usaha, ada beberapa hal lagi yang akan disiapkan oleh pemerintah untuk mendorong investasi. Salah satunya dengan membentuk omnibus law perpajakan.
-
Kejatuhan cicak di paha pertanda apa? Arti kejatuhan cicak yang berikutnya adalah jika kamu mengalami kejatuhan cicak tepat pada paha. Musibah yang disebabkan oleh orang lain ini bisa diketahui dari posisi cicak jatuh.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Kapan Perang Cumbok berakhir? Konflik yang berlangsung sampai pertengahan Januari 1946 ini dimenangkan oleh kelompok PUSA yang didukung langsung oleh milisi rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
-
Di mana cecak diburu untuk ekspor? Mereka bisa ditangkap untuk dijadikan hewan peliharaan atau konsumsi, kata Dr Satyawan Pudyatmoko, direktur jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
-
Apa saja jenis-jenis paspor di Indonesia? Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada warganya sebagai bukti identitas dan izin perjalanan ke luar negeri. Namun, setiap paspor yang dikeluarkan memiliki kegunaannya sendiri-sendiri, dan tidak selalu sama. Apa saja jenis-jenis paspor tersebut?
"Ini dibahas banyak hal, terkait rencana membikin omnibus law, terkait usaha, dan juga ada omnibus law terkait perpajakan," ujar Susiwijono saat memberi keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/9).
Susi melanjutkan, pemerintah juga tengah mengkaji masalah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). Nantinya NSPK ini akan dimasukan dalam omnibus law izin usaha yang diproyeksi rampung pada satu bulan mendatang.
"Selain itu kami juga melanjutkan persoalan perusahaan perizinan berusaha NSPK," katanya.
Bersamaan dengan itu, pemerintah juga akan menyiapkan aturan mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI). Sehingga semakin banyak investasi yang bisa digarap di dalam negeri. "Selain itu kita bahas terus juga soal DNI, ini berproses terus," paparnya.
Baca juga:
Menteri Sri Mulyani Sebut Penggabungan 72 Perizinan Mencakup Milik Pusat dan Daerah
Pemerintah Pastikan Rencana Omnibus Law Tak Akan Ganggu Penerimaan Daerah
Rudiantara: Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Tak Perlu Izin Kominfo
Permudah Investasi, Pemerintah Bakal Rombak 74 Peraturan Perizinan
VIDEO: Beri Kemudahan untuk Investor, Pemerintah Segera Sederhanakan Perizinan
Menko Darmin: Urus IMB Kini Bisa Lewat Online
Menko Luhut soal Pelayanan Izin Investasi: Di ASEAN, Indonesia yang Sangat Ribet