Soal Panama Papers, Oesman Sapta akui banyak orang RI hindari pajak
"Biarkanlah. Beri kesempatan mereka (PPATK dan Ditjen Pajak) untuk bekerja," kata Oesman Sapta.
Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta meminta berbagai pihak memberi kesempatan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk bekerja dengan baik terkait dengan informasi yang menguak dalam dokumen Panama Papers. Dia mengakui memang banyak penduduk Indonesia yang menghindari pembayaran pajak.
"Soal Panama Papers sudah ada yang menangani, yaitu PPATK dan Ditjen Pajak. Biarkanlah. Beri kesempatan mereka (PPATK dan Ditjen Pajak) untuk bekerja," kata Oesman Sapta seperti dilansir Antara, Jakarta, Sabtu (9/4).
Dokumen Panama Papers memuat ribuan nama baik individu maupun perusahaan yang disinyalir melakukan kegiatan menaruh uangnya untuk berinvestasi dan menghindari pembayaran pajak.
Oesman Sapta berpendapat biar PPATK dan Ditjen Pajak yang akan mengambil langkah penyelidikan untuk itu. Dia meyakini bahwa Ditjen Pajak tentu tidak mau terus-menerus dibohongi dalam soal pajak.
Sebelumnya, Panama Papers, bocoran data dokumen klien Mossack Fonseca, firma Hukum asal Panama, telah menghebohkan dunia. Bocoran data yang berjuluk Panama Papers menjangkau Indonesia. Skandal terungkapnya upaya pengemplangan pajak serta pencucian uang ini turut mencakup perusahaan dari Tanah Air.
Jika mengakses data offshoreleaks.icij.org, dengan mengetik kata kunci 'Indonesia', akan diperoleh data-data klien yang pernah berjejaring dengan firma hukum Mossack Fonseca. Ditilik sekilas, nama perusahaan-perusahaan yang tenar bagi pembaca Indonesia ada dalam arsip Panama Papers. Mereka dibagi menjadi tiga Kategori.
Pertama adalah 17 perusahaan masuk jenis Officers & master clients, artinya korporasi itu memakai identitas yang jelas lalu menanamkan asetnya di negara surga pajak. Ada dua perusahaan Tbk di dalamnya, serta beberapa anak usaha perbankan multinasional yang cukup kondang.
Kategori kedua adalah offshore entities menginduk pada korporasi asal Indonesia, jumlahnya 41 unit. Nama-nama perusahaan 'cangkang' ini - karena dari sisi aset sulit dilacak siapa pemiliknya - memakai nama-nama yang kurang familiar bagi publik di Tanah Air. Misalnya Paving Investment, Lilac Swiss, atau Capsec Ltd.
Kategori ketiga adalah data yang menunjukkan perusahaan terdaftar menanamkan modal di negara-negara surga pajak, melalui bantuan Mossack Fonseca. Jumlahnya mencapai 2.190 alamat usaha. Mayoritas berkantor di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, yakni dari kawasan segitiga emas Kuningan-Sudirman-Thamrin.
Baca juga:
Tiga alasan pengusaha taruh uang di negara surga pajak
UGM dorong Jokowi cepat terapkan tax amnesty agar pengusaha tak lari
Jokowi: Sebelum Panama saya sudah tahu detail karena punya alatnya
Menkeu imbau pengusaha RI terkait Panama Papers repatriasi dana
Panama Papers terus makan korban di Eropa, giliran PM Inggris kena
Putin: Panama Papers cara AS melemahkan Rusia
Banyak uang orang Indonesia di British Virgin Island
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.