Sri Mulyani bakal pantau nama WNI dalam data Paradise Papers
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan terus memantau jika masih ada warga negara Indonesia (WNI) yang masih menyimpan kekayaannya di luar negeri. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penguatan dari sisi basis data perpajakan (tax based).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan terus memantau jika masih ada warga negara Indonesia (WNI) yang masih menyimpan kekayaannya di luar negeri.
Hal ini terkait laporan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) di mana terdapat sejumlah nama pengusaha dan perusahaan yang menanamkan investasinya melalui perusahaan cangkang (offshore) di luar negeri untuk mendapat pajak rendah atau tidak membayar pajak.
-
Kapan Mahalini resmi menjadi mualaf? Mahalini memeluk agama Islam bulan ini, langsung setelah acara pamit kemarin.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Siapa Naja Dewi? Berikut adalah gambar Naja Dewi Maulana, anak tunggal Armand Maulana dan Dewi Gita.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Siapa Sri Maharaja Tarusbawa? Menurut Wikipedia, Sri Maharaja Tarusbawa merupakan raja ke-13 dari Kerajaan Tarumanegara.
-
Siapa Mbak Dewi? Atha Dewi Prihantini (38) jadi salah satu pelestari adrem yang belakangan mulai terangkat ke permukaan.
"Pada dasarnya, kalau kami melihat dari semua data seperti yang sudah disampaikan untuk kerja sama internasional dan dalam rangka memerangi apa yang disebut flow of fund yang sifatnya ilusif atau tidak sesuai aturan hukum itu akan jadi suatu perhatian," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (6/11).
Dia menambahkan, Indonesia tengah dalam proses untuk menjadi anggota Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force/FATF).
Jika sebelumnya melalui program pengampunan pajak (Tax Amnesty) pemerintah bisa memperoleh data para pengemplang pajak, maka dengan bergabungnya Indonesia di FATF pemerintah bisa memperoleh lebih banyak nama pengemplang pajak lainnya.
"Jika nanti ada hubungannya dengan perpajakan ya kami gunakan kerja sama internasional," imbuhnya.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah penguatan dari sisi basis data perpajakan (tax based). Nantinya, laporan Paradise Papers akan menjadi acuan dari langkah ini.
"Tax-based Indonesia terutama yang berasal dari highwealth individual itu adalah salah satu yang terus diperbaiki," jelasnya.
Baca juga:
Bos BKPM irit bicara terkait keterlibatannya dalam Paradise Papers
'Dokumen surga' ungkap skandal bisnis miliarder dunia, termasuk dari Indonesia
Tax amnesti gagal penuhi target, Dirjen Pajak sebut Indonesia beda dengan negara lain
Penjual di toko online tak perlu ditarik pajak terlebih dahulu
Penyumbang pajak signifikan, pemerintah fokus beri nilai tambah industri manufaktur
Ini tata cara pendaftaran NPWP bagi wajib pajak badan melalui notaris
Sri Mulyani perintahkan anak buah kejar target pajak hingga akhir tahun