Sri Mulyani Bongkar Cara Pemerintah Cegah Masuknya Barang Ilegal ke Dalam Negeri
PPATK memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati membongkar strategi pemerintah mencegah masuknya barang ilegal ke Indonesia. Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah dalam mengatasi barang ilegal adalah memperkuat sinergi antar lembaga.
"Kita bisa melihat modus yang digunakan sehingga kita perlu merapikan untuk menekankan koordinasi sangat penting sekali," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (14/11).
- Mendag Zulkifli Hasan: Barang Impor Ilegal Bikin Penerimaan Negara Rontok, Toko Dalam Negeri Banyak Tutup
- Bongkar Dugaan Transaksi Mencurigakan Peserta Pemilu, PPATK Tegaskan Tak Ikut Politik Praktis
- Pemerintah Musnahkan Barang Impor Ilegal Senilai Rp 174,81 Miliar selama 2023
- Berantas Impor Ilegal, Polri Ungkap 21 Perkara dan Musnahkan Barang Bukti Senilai Rp68 Miliar
Dalam pencegahan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.
"Untuk pencegahan tentu kita perlu melihat modus operandinya, pelakunya, jenis barangnya, bagaimana modus bekerja dan bagaimana aliran uangnya. Ini akan lebih banyak dan lebih lengkap apa yang kita sebut tadi pola dari berbagai tindakan ilegal. Maupun ilegal aktivitas," tambah Sri Mulyani.
Bendahara Negara itu juga menyoroti pentingnya memahami modus operandi pelaku, jenis barang yang diselundupkan, hingga pola aliran uang. Menurutnya, langkah ini akan memperkaya pemahaman tentang pola kejahatan yang digunakan dan membantu memperkuat pengawasan.
Perang Masing-Masing Kementerian
Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan masing-masing kementerian dan lembaga memiliki otoritas sesuai undang-undang. Namun, tanpa koordinasi yang baik, pelaku kejahatan dapat memanfaatkan celah dari perbedaan otoritas tersebut.
"Kalau engga dikoordinasikan malah menimbulkan kesempatan karena masing-masing bisa bergerak di dalam otoritasnya sendiri-sendiri, namun kemudian para pelaku bisa memanfaatkan berbagai otorita," ucap dia.
Untuk mengatasi hal ini, Sri Mulyani berharap Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) pembentukan desk penindakan. khusus ini, ia berharap bisa memonitor dan membandingkan data secara bersama-sama.
"Maka kami mengharapkan bapak Polhukam (Budi Gunawan) membuat desk penindakan karena kita sekarang bisa membandingkan memonitor bersama. Kalau ad akombinasi diperbaiki itu langsung bisa dideteksi pak menko dan kita bisa perbaiki," tegasnya.
Strategi ini diharapkan mampu memperkuat langkah penegakan hukum dan menutup ruang gerak pelaku kejahatan, sehingga barang ilegal dapat dicegah masuk ke Indonesia secara efektif.